Berita

Ilustrasi/Net

Global

Kemelut Ekonomi AS: Utang Menumpuk, Washington Terancam Gagal Bayar

SENIN, 23 JANUARI 2023 | 10:31 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Perekonomian Amerika Serikat (AS) dilaporkan sedang tidak baik-baik saja. Saat ini AS telah mencapai batas utangnya di tengah pertempuran politik yang membelah Capitol Hill.

Departemen Keuangan berupaya mengambil langkah-langkah untuk mencegah gagal bayar. CBS melaporkan pada Minggu (22/1) bahwa langkah-langkah itu di antaranya adalah anggota parlemen harus mencapai kesepakatan untuk menaikkan atau menangguhkan batas utang.

Gagal bayar berarti pemerintah tidak dapat membayar tagihannya dan akan gagal membayar kewajiban utangnya untuk pertama kalinya.


Menaikkan batas utang akan meningkatkan jumlah yang dapat dipinjam AS untuk memenuhi kewajiban pembelanjaannya.

Mencapai pagu utang berarti pemerintah tidak diizinkan untuk meminjam uang lagi - kecuali Kongres setuju untuk menangguhkan atau mengubah batas, yang saat ini mencapai hampir 31,4 triliun dolar AS.

Terakhir kali Kongres menaikkan plafon utang adalah pada Desember 2021 ketika Demokrat dapat meloloskan undang-undang tanpa satu pun suara dari Partai Republik. Namun,  susunan Kongres saat ini menimbulkan tantangan yang lebih besar untuk mencapai kesepakatan tentang batas utang tepat waktu, karena Partai Republik sekarang mengendalikan DPR.

Lalu apa yang harus dilakukan AS?

Pada Kamis (19/1) Menteri Keuangan Janet Yellen menulis surat kepada Kongres, mengatakan situasi yang tengah dihadapi AS terkait batas utangnya dan mulai menggunakan "langkah-langkah luar biasa" sehingga pemerintah dapat terus membayar tagihan.

Langkah-langkah khusus yang dilakukan, termasuk menangguhkan investasi di Dana Pensiun Pegawai Negeri Sipil, pada dasarnya adalah manuver akuntansi untuk menghindari pelanggaran batas pinjaman negara.

Opsi pertama adalah membersihkan tagihan batas utang.  

Gedung Putih mengatakan, batas utang harus ditangani tanpa syarat dan tidak akan dinegosiasikan. Beberapa pembuat kebijakan memberikan pilihan tentang RUU plafon utang bersih yang mencakup pembentukan komite untuk merekomendasikan perbaikan kebijakan pajak dan pengeluaran ke depan. Termsuk menempatkan AS pada jalur fiskal yang lebih berkelanjutan.

Kedua, kesepakatan hutang dan pengeluaran

Ketua DPR Kevin McCarthy mengatakan, dia akan mencari undang-undang yang membahas batas utang dan pengeluaran.

Partai Republik sayap kanan ingin melihat pemotongan pengeluaran wajib, yang akan mencakup Jaminan Sosial dan Perawatan Kesehatan. Namun, sebagian besar Republikan kemungkinan tidak akan mendukung pemotongan program tersebut.

Pemimpin Minoritas DPR Hakeem Jeffries mengatakan "Partai Republik yang berakal sehat perlu muncul untuk menghindari default."

Ketiga, menghilangkan plafon utang

AS telah memiliki batas utang federal sejak pengesahan Undang-Undang Obligasi Liberty II tahun 1917.  Beberapa anggota parlemen dari Partai Demokrat telah menyerukan penghapusan batas utang sama sekali, meskipun ini adalah pilihan yang tidak mungkin.

Meningkatkan batas utang tidak memberi lampu hijau pada pengeluaran baru. Ini hanya memungkinkan Amerika Serikat untuk membayar tagihan yang telah ditumpuk dengan hutang yang terkumpul di bawah banyak administrasi dari kedua belah pihak.

Keempat, mengubah jalur untuk mengatasi utang

Selain berurusan dengan pagu utang melalui proses saat ini di mana negosiasi telah mencapai jam ke-11 dalam beberapa tahun terakhir, ada seruan untuk tidak menghilangkan batas utang tetapi untuk mereformasi seluruh proses.

Undang-Undang Penganggaran yang Bertanggung Jawab adalah salah satu opsi yang diperkenalkan pada tahun 2021 yang menyediakan dua jalur terpisah untuk mengatasi batas utang tanpa risiko default.

Kelima, cetak koin triliunan dolar


Ketika perdebatan batas utang muncul - solusi terakhir yang tak terelakkan adalah bahwa Departemen Keuangan dapat dengan mudah mencetak koin triliunan dolar.

Idenya berasal dari celah dalam undang-undang tahun 1997 yang memberikan wewenang kepada Departemen Keuangan untuk mencetak koin platinum dari denominasi apa pun.

Menteri Keuangan Janet Yellen, yang sebelumnya menjabat sebagai ketua Federal Reserve, pernah menentang gagasan tersebut. Menurutnya, itu  merusak independensi Federal Reserve.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya