Berita

Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo/Net

Politik

Gatot Nurmantyo Khawatir Permintaan Maaf Jokowi pada PKI Bisa Buat Banjir Darah Terulang

MINGGU, 22 JANUARI 2023 | 12:47 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Permintaan maaf negara yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo atas pelanggaran HAM berat masa lalu dikhawatirkan bisa membangkitkan kelompok kiri dan kelompok kanan, yang pada akhirnya banjir darah akan terulang kembali.

Begitu kata mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo dalam video yang diunggah di kanal YouTube Refly Harun berjudul "Minta Maaf Kepada PKI Karena Pelanggaran HAM? Gatot Nurmantyo: Bisa Banjir Darah Kalau Diutik-utik!" pada Sabtu (21/1). Dia mengaku kaget saat mendengar Keputusan Presiden 17/2022 tersebut.

“Di sini negara meminta maaf, negara meminta maaf, menyesalkan dan meminta maaf hari itu. Menyesalkan dan akan memberikan ganti rugi," ujarnya.


Gatot menilai, maksud presiden untuk menyatukan karena pada 2026 memiliki gambaran bahwa bangsa Indonesia akan ada tiga kelompok, yakni kelompok nasional, kelompok kiri yakni komunis, dan kelompok kanan yakni Islam, merupakan tujuan yang sangat baik. Akan tetapi, Gatot mengingatkan bahwa hanya kelompok komunis yang tidak bisa disatukan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau Pancasila yang meyakini Ketuhanan Yang Maha Esa.

Gatot menganggap, peristiwa 1965 bukanlah pelanggaran HAM. Karena pada saat PKI dekat dengan pemerintahan, seenaknya membunuh kiai, umat Islam. Sehingga ketika berbalik dan, terjadi balas dendam yang mengakibatkan kerusuhan sosial karena sama-sama kelompok yang tidak punya kekuatan.

"Maka, negara yang dikatakan penyesalan, adalah ABRI. Karena ABRI adalah kekuatan yang dimiliki oleh negara. Ini yang paling penting yang saya amati. Mengapa demikian? Nggak bisa umat Islam dikatakan pelanggar HAM, nggak bisa PKI dikatakan pelanggar HAM, berdasarkan UU HAM, ini adalah ABRI pasti arahnya. Lalu pertanyaannya salah ABRI apa?" kata Gatot.

Bahkan Gatot memprediksi, ABRI dalam hal ini TNI-Polri akan dikucilkan di pergaulan internasional, serta semua pelajar sekarang yang tidak tahu sejarah akan mengutuk bahwa ABRI atau TNI-Polri adalah kelompok bersenjata yang membunuh rakyatnya sendiri yang begitu besar.

"Ini tuduhan yang sangat luar biasa. Jadi pada kesempatan ini, saya memohon, Pak Jokowi mohon bisa dianalisa kembali, dikaji lagi, dan tolong pembantu-pembantu presiden yang dekatnya berikan masukan-masukan positif kepada presiden. Jangan sampai sejarah hitam di negeri kita ini kembali,” ujarnya.

“Kalau dua kelompok, antara kelompok komunis dan kelompok Islam yang sekarang ini sudah tidak ada lagi, ini dibangkitkan lagi, saya tidak bisa membayangkan, apa yang dikatakan banjir darah akan berulang kembali," demikian Gatot.

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kekayaan Fadjar Donny Tjahjadi yang Kabarnya Jadi Tersangka Korupsi CPO-POME Cuma Rp 6 Miliar, Naik Sedikit dalam 5 Tahun

Selasa, 10 Februari 2026 | 18:12

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Relawan Gigit Jari Gegara Jokowi Batal Wantimpres

Senin, 09 Februari 2026 | 02:01

UPDATE

Utang Luar Negeri RI Tembus Rp7.309 Triliun pada Kuartal IV-2025, Naik Rp69 Triliun

Kamis, 19 Februari 2026 | 12:12

Perdamaian Masih Impian

Kamis, 19 Februari 2026 | 12:06

Ini Penjelasan DPR Soal Kembalinya Ahmad Sahroni sebagai Wakil Ketua Komisi III

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:54

Bahlil Dorong Kemandirian Energi Lewat Revitalisasi Sumur Tua

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:50

DPR Tegaskan Tak Ada Usulan Revisi UU KPK yang Diklaim Jokowi

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:43

Prabowo Yakinkan Pebisnis AS, RI Kompetitif dan Terbuka untuk Investasi

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:40

Meski Sahroni Kembali, Satu Kursi Pimpinan Komisi III DPR Masih Kosong

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:32

Kolaborasi Indonesia-Arab Saudi: Misi Besar Menyukseskan Haji 2026

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:27

Prabowo Saksikan Penandatanganan 11 MoU Rp649 Trilun di Forum Bisnis US-ABC

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:18

Paripurna DPR Setujui Kesimpulan Komisi III soal Pemilihan Hakim Konstitusi Adies Kadir

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:16

Selengkapnya