Berita

Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo/Net

Politik

Gatot Nurmantyo Khawatir Permintaan Maaf Jokowi pada PKI Bisa Buat Banjir Darah Terulang

MINGGU, 22 JANUARI 2023 | 12:47 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Permintaan maaf negara yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo atas pelanggaran HAM berat masa lalu dikhawatirkan bisa membangkitkan kelompok kiri dan kelompok kanan, yang pada akhirnya banjir darah akan terulang kembali.

Begitu kata mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo dalam video yang diunggah di kanal YouTube Refly Harun berjudul "Minta Maaf Kepada PKI Karena Pelanggaran HAM? Gatot Nurmantyo: Bisa Banjir Darah Kalau Diutik-utik!" pada Sabtu (21/1). Dia mengaku kaget saat mendengar Keputusan Presiden 17/2022 tersebut.

“Di sini negara meminta maaf, negara meminta maaf, menyesalkan dan meminta maaf hari itu. Menyesalkan dan akan memberikan ganti rugi," ujarnya.


Gatot menilai, maksud presiden untuk menyatukan karena pada 2026 memiliki gambaran bahwa bangsa Indonesia akan ada tiga kelompok, yakni kelompok nasional, kelompok kiri yakni komunis, dan kelompok kanan yakni Islam, merupakan tujuan yang sangat baik. Akan tetapi, Gatot mengingatkan bahwa hanya kelompok komunis yang tidak bisa disatukan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau Pancasila yang meyakini Ketuhanan Yang Maha Esa.

Gatot menganggap, peristiwa 1965 bukanlah pelanggaran HAM. Karena pada saat PKI dekat dengan pemerintahan, seenaknya membunuh kiai, umat Islam. Sehingga ketika berbalik dan, terjadi balas dendam yang mengakibatkan kerusuhan sosial karena sama-sama kelompok yang tidak punya kekuatan.

"Maka, negara yang dikatakan penyesalan, adalah ABRI. Karena ABRI adalah kekuatan yang dimiliki oleh negara. Ini yang paling penting yang saya amati. Mengapa demikian? Nggak bisa umat Islam dikatakan pelanggar HAM, nggak bisa PKI dikatakan pelanggar HAM, berdasarkan UU HAM, ini adalah ABRI pasti arahnya. Lalu pertanyaannya salah ABRI apa?" kata Gatot.

Bahkan Gatot memprediksi, ABRI dalam hal ini TNI-Polri akan dikucilkan di pergaulan internasional, serta semua pelajar sekarang yang tidak tahu sejarah akan mengutuk bahwa ABRI atau TNI-Polri adalah kelompok bersenjata yang membunuh rakyatnya sendiri yang begitu besar.

"Ini tuduhan yang sangat luar biasa. Jadi pada kesempatan ini, saya memohon, Pak Jokowi mohon bisa dianalisa kembali, dikaji lagi, dan tolong pembantu-pembantu presiden yang dekatnya berikan masukan-masukan positif kepada presiden. Jangan sampai sejarah hitam di negeri kita ini kembali,” ujarnya.

“Kalau dua kelompok, antara kelompok komunis dan kelompok Islam yang sekarang ini sudah tidak ada lagi, ini dibangkitkan lagi, saya tidak bisa membayangkan, apa yang dikatakan banjir darah akan berulang kembali," demikian Gatot.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya