Berita

DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Provinsi DKI Jakarta/Ist

Politik

Serahkan SK Kepengurusan DPW DKI, Sekjen PPP Perintahkan Tancap Gas Kerja Pemenangan Pemilu

KAMIS, 19 JANUARI 2023 | 13:46 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Provinsi DKI Jakarta. Penyerahan itu sesuai dengan tidak lanjut dari Mahkamah Partai.

Sekretaris Jenderal PPP Arwani Thomafi menyampaikan, dengan diserahkannya SK ini, diharapkan DPW PPP DKI Jakarta bisa segera melakukan kerja pemenangan Pemilu 2024.

“DPP PPP berharap segera melakukan kerja-kerja pemenangan Pemilu terkait kesiapan caleg, dan seluruh tahapan pemilu yang harus kita tancap gas,” ujar Arwani Thomafi dalam keterangannya, Kamis (19/1).


Arwani menjelaskan bahwa konsolidasi harus segera dilakukan agar internal partai semakin kuat. Menurutnya, rasa solidaritas yang kuat menjadi modal utama DPW PPP DKI Jakarta mengembalikan kursi dan suara di Pemilu 2024.

Sementara Ketua DPW PPP DKI Jakarta Syaiful Rahmat mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Dia mengaku akan secepatnya melakukan kerja politik dalam rangka mengembalikan kejayaan PPP DKI Jakarta.

Dia juga menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan target perolehan kursi di DPR RI dan DPRD Provinsi DKI Jakarta agar kembali seperti Pemilu 2014.

“Kami berusaha mengembalikan kursi DPR RI yang kemarin tiga kursi. Kemudian DPRD Provinsi DKI Jakarta targetnya seperti tahun 2014, yaitu 10 kursi,” pungkasnya.

Adapun kepengurusan DPW PPP DKI Jakarta telah diterbitkan berdasarkan SK Nomor 0790/SK/DPP/W/I/2023 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2021-2026.

Dalam SK terbaru terdapat susunan antara lain Ketua Syaiful Rahmat, Sekretaris Guruh Tirta Lunggana, Wakil Sekretaris Junaedi, Wakil Sekretaris Hermansyah, Bendahara Mujahid Samal, Wakil Bendahara Mulyadi, dan Wakil Bendahara Sumartini.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

UPDATE

OASE III PTKIN 2026: UIN Sunan Kalijaga Raih Juara Umum

Sabtu, 07 November 2026 | 08:19

Wall Street Rebound, Nasdaq Masih Babak Belur

Sabtu, 07 November 2026 | 08:05

Luruskan Tudingan Rekayasa, Muhammad Munawar: Proses Etik Dasaad Dilakukan secara Kelembagaan

Sabtu, 07 November 2026 | 07:38

Siapa Stephen Miller, Orang Kepercayaan Trump yang Jadi Kepala Staf Gedung Putih?

Sabtu, 07 November 2026 | 07:28

Gejolak Politik AS dan Krisis Prancis Tekan Pasar Saham Eropa

Sabtu, 07 November 2026 | 07:10

Ahmad Doli Kurnia dan Masa Depan Golkar

Sabtu, 07 November 2026 | 06:50

Penyadapan Presiden Bukan Pengalihan Isu, Tapi Operasi Terorganisir

Sabtu, 07 November 2026 | 06:25

Palestina dan Percaturan Imperium Global

Sabtu, 07 November 2026 | 05:59

Penyadapan Prabowo Ancaman Serius terhadap Negara

Sabtu, 07 November 2026 | 05:41

Kasus Listyo Sigit Momentum Evaluasi Sistem Keamanan Nasional

Sabtu, 07 November 2026 | 05:18

Selengkapnya