Berita

Wartawan terkemuka sekaligus CEO dari situs berita Rappler, Maria Ressa/Net

Dunia

Filipina Bebaskan Jurnalis Terkemuka Maria Ressa dari Tuduhan Penggelapan Pajak

KAMIS, 19 JANUARI 2023 | 08:08 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pengadilan di Filipina pada Rabu (18/1) membebaskan Maria Ressa, seorang jurnalis sekaligus CEO dari situs berita Rappler atas tuduhan penggelapan pajak.

Ressa, yang pernah dianugerahi penghargaan Nobel Perdamaian ini sangat vokal dan kritis terhadap pemerintahan mantan Presiden Rodrigo Duterte.

Ia sebelumnya mengaku tidak bersalah atas tuduhan pada 2020 lalu yang menimpa dirinya dan situs beritanya.


Atas pembebasan itu, Ressa menggambarkan bahwa putusan tersebut merupakan kemenangan untuk keadilan dan kebenaran yang telah ia cari selama bertahun-tahun.

“Pembebasan ini bukan hanya untuk Rappler, ini untuk setiap orang Filipina yang pernah dituduh secara tidak adil,” kata Ressa setelah putusan itu dikeluarkan.

Dimuat NBC News, menurut Ressa, tuduhan yang diberikan kepada dirinya itu bermotivasi politik dan penyalahgunaan kekuasaan pemerintah yang "kurang ajar".

Securities and Exchange Comission, sebelumnya menuduh Rappler telah melakukan pelanggaran setelah menerima dana dari investor asing, termasuk Omidyar Network dan North Base Media.

Namun, pengadilan Filipina telah memutuskan bahwa surat-surat keuangan yang digunakan untuk membayarkan dana itu tidak kena pajak.

Kasus pajak tersebut adalah salah satu dari beberapa gugatan hukum dari pemerintah yang dia dan Rappler hadapi, sehingga memicu kekhawatiran akan kebebasan pers di negara itu.

Meski telah bebas dari tuduhan penggelapan pajak, jurnalis terkemuka Filipina itu masih harus menghadapi tiga kasus lainnya, terutama tentang tuduhan pencemaran nama baik di dunia maya yang kini dalam proses banding. Ressa terancam tujuh tahun penjara jika kalah dalam upaya banding tersebut.

Sebelumnya, jurnalis terkemuka itu telah melawan serangkaian tuntutan hukum dari pemerintah yang diberikan kepada dirinya, yang diduga sebagai upaya pemerintah dalam menghentikan jurnalis melakukan pekerjaan mereka.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Periksa Pejabat Pemprov Jatim di Kasus Dana Hibah

Senin, 13 Juli 2026 | 14:40

Panen Raya TNI, Presiden Prabowo: Saya Bahagia Hari Ini

Jumat, 17 Juli 2026 | 22:57

UPDATE

Perjalanan Karier Nanik S Deyang dari Jurnalis hingga Pimpin Dewan Pengawas BGN

Rabu, 22 Juli 2026 | 10:23

Deklarasi Gus Kikin Maju Ketum PBNU Tuai Protes Sejumlah PCNU Jatim

Rabu, 22 Juli 2026 | 10:13

Pesan Menag di FABC: Sinodalitas Gereja Cermin Musyawarah dan Gotong Royong

Rabu, 22 Juli 2026 | 10:08

Prabowo Restui Pengunduran Diri Nanik dari BGN, Siapkan Dewan Pengawas Baru

Rabu, 22 Juli 2026 | 10:06

Emas Antam Mulai Naik, Harga Buyback Tembus Rp2,38 Juta per Gram

Rabu, 22 Juli 2026 | 09:51

Prabowo Puji Keterlibatan Perwira TNI-Polri dalam Penanganan Bencana Sumatera

Rabu, 22 Juli 2026 | 09:51

Saat Jakarta jadi Jembatan Persaudaraan Asia

Rabu, 22 Juli 2026 | 09:45

IHSG Menguat, Rupiah Tertekan Rp17.913 per Dolar AS Jelang Rilis Suku Bunga BI

Rabu, 22 Juli 2026 | 09:34

KPK Bongkar Dugaan Penyamaran Aset Bupati Lombok Barat, Pasal TPPU Disiapkan

Rabu, 22 Juli 2026 | 09:29

Ancaman Houthi Guncang Pasar, Harga Minyak Sentuh Level Tertinggi

Rabu, 22 Juli 2026 | 09:24

Selengkapnya