Deputi Statistik Sosial BPS Pusat, Ateng Hartono/Net
Garis kemiskinan pada September 2022 dicatat naik 5,95 persen oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Namun, terdapat kepala daerah yang mengklaim jumlah penduduk miskiin di daerahnya turun.
Deputi Statistik Sosial BPS Pusat, Ateng Hartono menjelaskan, garis kemiskinan dan jumlah kemiskinan merupakan dua hal yang berbeda, karena alat ukurnya juga berbeda.
"Peningkatan garis kemiskinan dipengaruhi oleh inflasi komoditi yang dikonsumsi oleh penduduk miskin. Oleh sebab itu, garis kemiskinan cenderung akan mengalami peningkatan, kecuali jika terjadi deflasi," ujar Hartono saat dihubungi
Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (18/1).
"Sedangkan peningkatan atau penurunan persentase penduduk miskin bukan hanya disebabkan oleh kenaikan harga, namun juga dipengaruhi oleh perubahan pendapatan yang dialokasikan untuk konsumsi, baik makanan maupun non-makanan," sambungnya menerangkan.
Adapun korelasi antara garis kemiskinan dengan jumlah kemiskinan, diungkap Hartono, merupakan bagian dalam mengukur salah satunya.
"Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Pendapatan keluarga miskin yang dialokasikan untuk konsumsi makanan dan non makanan merupakan komponen dalam penghitungan garis kemiskinan," urainya.
Lebih lanjut, Hartono menjelaskan bahwa penghitungan kemiskinan mengacu pada konsep bank dunia, yaitu
basic need approach. Konsep ini mengacu pada
Handbook on Poverty and Inequality yang diterbitkan oleh
World Bank (Bank Dunia).
"Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran," demikian Hartono menambahkan.
