Berita

Penjabat wakil perdana menteri untuk urusan ekonomi, Abdul Ghani Baradar dan Dubes China untuk Afghanistan, Wang Yu/Net

Dunia

Ahli : Kesepakatan Ekstraksi Minyak Taliban, Bukti China Tak akan Lepaskan Afghanistan

SELASA, 17 JANUARI 2023 | 14:01 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Kesepakatan yang diambil China dan Taliban awal bulan ini untuk mengolah minyak di cekungan Amu Darya Afghanistan utara, menjadi peringatan besar bagi Barat.

China tampaknya tidak akan melepas negera muslim yang kaya sumber daya itu, meskipun memperoleh ancaman dan serangan dari para pemberontak.

Peneliti di Dewan Kebijakan Luar Negeri Amerika di Washington, Kyle Sajoyan menulis bahwa perjanjian ekstraksi minyak dengan Taliban pada 5 Januari lalu merupakan bukti pengembangan pengaruh China di Afghanistan.


"Perjanjian itu merupakan investasi energi terbesar pertama Taliban sejak pengambilalihannya tahun 2021. Ini juga mewakili kepentingan strategis China yang berkembang di Imarah Islam,” jelasnya dalam publikasi 19fortyfive pada Senin (16/1).

Kyle menyebut, kesepakatan minyak muncul di tengah meningkatnya kekerasan terhadap warga negara China di Afghanistan.

Terlepas dari itu, menurutnya Beijing sepertinya tidak akan pergi dan meninggalkan misi mereka di sana.

"China tidak menunjukkan tanda-tanda akan menghentikan proyek imperium globalnya di dunia Muslim," tegasnya.

Kebijakan China di Afghanistan, justru dinilai Kyle akan membahayakan kepentingan pribadi Barat, terlebih usai kekalahan mereka melawan bangkitnya kekuasaan Taliban.

"Kesepakatan baru-baru ini merupakan awal dari kerja sama ekonomi dan keamanan yang lebih erat antara Kabul dan Beijing, sebuah kemitraan yang akan membahayakan kepentingan pribadi Washington," ungkap Kyle.

Penandatanganan kesepakatan ekstraksi minyak dilakukan di hadapan utusan China untuk Afghanistan Wang Yu, dan pejabat tinggi Taliban lainnya, termasuk Abdul Ghani Baradar, penjabat wakil perdana menteri untuk urusan ekonomi.

Kerjasama itu memungkinkan Taliban memegang saham mulai dari 20 persen dan secara betahap naik menjadi 75 persen sesuai peningkatan hasil.

Taliban berharap kesepakatan tersebut dapat menciptakan 3 ribu lapangan pekerja baru bagi warganya.

Sejak mengambil alih Afghanistan pada Agustus 2021, investasi asing di negara itu hampir tidak ada.

Oleh sebab itu, Taliban mati-matian mengetuk setiap pintu untuk menarik investasi asing ke Afghanistan.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya