Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Inflasi Melonjak, Laos Berlakukan Larangan Impor dan Tutup Gerai Penukaran Mata Uang Asing

SABTU, 14 JANUARI 2023 | 10:37 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Inflasi yang meningkat hampir 40 persen pada 2022 memaksa Laos berjuang memerangi kenaikan biaya yang tinggi.

Seperti dimuat RFA News pada Jumat (13/1), berbagai langkah dilakukan pemerintah Laos untuk mencegah inflasi yang lebih tinggi lagi.

Biro Statistik Nasional Laos melaporkan inflasi tahun-ke-tahun yang dialami negara itu mencapai sekitar 39,3 persen pada Desember 2022, naik dari 38,5 persen pada bulan sebelumnya, membuat Laos menjadi negara tertinggi yang mengalami inflasi di antara negara anggota PBB di Asia Tenggara.

Untuk menyelesaikan masalah tersebut, otoritas Laos telah memerintahkan penutupan semua gerai penukaran mata uang, dan hanya mengizinkan bank untuk menukar mata uang asing.

Pemerintah, melalui pertemuan kabinet pada 24 Desember, telah menyetujui larangan impor beberapa barang yang juga diproduksi di dalam negeri, seperti kubis, bawang merah, cabai, seledri, telur, daging babi, daging sapi, hingga semua ikan tawar lainnya.

Menurut pejabat perdagangan, mereka terpaksa mengambil langkah tersebut untuk mengatasi defisit perdagangan yang sangat besar, yang mencapai 926 juta dolar AS.

“Kami berencana mengurangi impor barang dan berusaha mempromosikan produksi dalam negeri. Kita sudah banyak memproduksi barang di dalam negeri, tapi masalahnya konsumen kita lebih memilih barang impor daripada barang dalam negeri," kata seorang pejabat perdagangan dari provinsi Savannakhet kepada RFA.

Di tengah inflasi yang sangat tinggi, banyak masyarakat berpenghasilan rendah serta anak-anak muda di ibu kota Laos, Vientiane, memutuskan pindah ke Thailand untuk mencari pekerjaan.

Menurut laporan dari Kelompok Kerja Migran, sebuah LSM di Thailand memperkirakan bahwa lebih dari 50 ribu orang pindah ke Thailand pada akhir 2022 untuk bekerja, dengan sekitar 250 ribu orang lainnya telah tercatat bekerja di negara tersebut secara legal.

Hampir setengah juta orang Laos lainnya juga diperkirakan telah bekerja di Thailand tanpa izin. Beberapa dari para pekerja yang diwawancarai oleh RFA mengatakan bahwa mereka terpaksa pindah, karena tidak kunjung menemukan pekerjaan di negaranya.

Kini, masyarakat di seluruh negeri, khususnya yang berpenghasilan rendah dikabarkan menjadi semakin miskin dan memiliki lebih sedikit uang yang dibelanjakan semenjak harga barang dan jasa semakin meningkat di negaranya.

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Legislator PKS Soroti Deindustrialisasi Jadi Mimpi Buruk Industri

Rabu, 20 November 2024 | 13:30

UPDATE

Jokowi Tak Serius Dukung RK-Suswono

Jumat, 29 November 2024 | 08:08

Ferdian Dwi Purwoko Tetap jadi Kesatria

Jumat, 29 November 2024 | 06:52

Pergantian Manajer Bikin Kantong Man United Terkuras Rp430 Miliar

Jumat, 29 November 2024 | 06:36

Perolehan Suara Tak Sesuai Harapan, Andika-Hendi: Kami Mohon Maaf

Jumat, 29 November 2024 | 06:18

Kita Bangsa Dermawan

Jumat, 29 November 2024 | 06:12

Pemerintah Beri Sinyal Lanjutkan Subsidi, Harga EV Diprediksi Tetap Kompetitif

Jumat, 29 November 2024 | 05:59

PDIP Akan Gugat Hasil Pilgub Banten, Tim Andra Soni: Enggak Masalah

Jumat, 29 November 2024 | 05:46

Sejumlah Petahana Tumbang di Pilkada Lampung, Pengamat: Masyarakat Ingin Perubahan

Jumat, 29 November 2024 | 05:31

Tim Hukum Mualem-Dek Fadh Tak Gentar dengan Gugatan Paslon 01

Jumat, 29 November 2024 | 05:15

Partisipasi Pemilih Hanya 55 Persen, KPU Kota Bekasi Dinilai Gagal

Jumat, 29 November 2024 | 04:56

Selengkapnya