Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Inflasi Melonjak, Laos Berlakukan Larangan Impor dan Tutup Gerai Penukaran Mata Uang Asing

SABTU, 14 JANUARI 2023 | 10:37 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Inflasi yang meningkat hampir 40 persen pada 2022 memaksa Laos berjuang memerangi kenaikan biaya yang tinggi.

Seperti dimuat RFA News pada Jumat (13/1), berbagai langkah dilakukan pemerintah Laos untuk mencegah inflasi yang lebih tinggi lagi.

Biro Statistik Nasional Laos melaporkan inflasi tahun-ke-tahun yang dialami negara itu mencapai sekitar 39,3 persen pada Desember 2022, naik dari 38,5 persen pada bulan sebelumnya, membuat Laos menjadi negara tertinggi yang mengalami inflasi di antara negara anggota PBB di Asia Tenggara.

Untuk menyelesaikan masalah tersebut, otoritas Laos telah memerintahkan penutupan semua gerai penukaran mata uang, dan hanya mengizinkan bank untuk menukar mata uang asing.

Pemerintah, melalui pertemuan kabinet pada 24 Desember, telah menyetujui larangan impor beberapa barang yang juga diproduksi di dalam negeri, seperti kubis, bawang merah, cabai, seledri, telur, daging babi, daging sapi, hingga semua ikan tawar lainnya.

Menurut pejabat perdagangan, mereka terpaksa mengambil langkah tersebut untuk mengatasi defisit perdagangan yang sangat besar, yang mencapai 926 juta dolar AS.

“Kami berencana mengurangi impor barang dan berusaha mempromosikan produksi dalam negeri. Kita sudah banyak memproduksi barang di dalam negeri, tapi masalahnya konsumen kita lebih memilih barang impor daripada barang dalam negeri," kata seorang pejabat perdagangan dari provinsi Savannakhet kepada RFA.

Di tengah inflasi yang sangat tinggi, banyak masyarakat berpenghasilan rendah serta anak-anak muda di ibu kota Laos, Vientiane, memutuskan pindah ke Thailand untuk mencari pekerjaan.

Menurut laporan dari Kelompok Kerja Migran, sebuah LSM di Thailand memperkirakan bahwa lebih dari 50 ribu orang pindah ke Thailand pada akhir 2022 untuk bekerja, dengan sekitar 250 ribu orang lainnya telah tercatat bekerja di negara tersebut secara legal.

Hampir setengah juta orang Laos lainnya juga diperkirakan telah bekerja di Thailand tanpa izin. Beberapa dari para pekerja yang diwawancarai oleh RFA mengatakan bahwa mereka terpaksa pindah, karena tidak kunjung menemukan pekerjaan di negaranya.

Kini, masyarakat di seluruh negeri, khususnya yang berpenghasilan rendah dikabarkan menjadi semakin miskin dan memiliki lebih sedikit uang yang dibelanjakan semenjak harga barang dan jasa semakin meningkat di negaranya.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Karyawan Umbar Kesombongan Ejek Pasien BPJS, PT Timah Minta Maaf

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:37

Sugiat Santoso Apresiasi Sikap Tegas Menteri Imipas Pecat Pelaku Pungli WN China

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30

KPK Pastikan Tidak Ada Benturan dengan Kortastipikor Polri dalam Penanganan Korupsi LPEI

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:27

Tabung Gas 3 Kg Langka, DPR Kehilangan Suara?

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:10

Ken Martin Terpilih Jadi Ketum Partai Demokrat, Siap Lawan Trump

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:46

Bukan Main, Indonesia Punya Dua Ibukota Langganan Banjir

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:45

Larangan LPG di Pengecer Kebijakan Sangat Tidak Populis

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:19

Smart City IKN Selesai di Laptop Mulyono

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:59

Salah Memutus Status Lahan Berisiko Besar Buat Rakyat

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:45

Hamas Sebut Rencana Relokasi Trump Absurd dan Tidak Penting

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:26

Selengkapnya