Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Inflasi Melonjak, Laos Berlakukan Larangan Impor dan Tutup Gerai Penukaran Mata Uang Asing

SABTU, 14 JANUARI 2023 | 10:37 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Inflasi yang meningkat hampir 40 persen pada 2022 memaksa Laos berjuang memerangi kenaikan biaya yang tinggi.

Seperti dimuat RFA News pada Jumat (13/1), berbagai langkah dilakukan pemerintah Laos untuk mencegah inflasi yang lebih tinggi lagi.

Biro Statistik Nasional Laos melaporkan inflasi tahun-ke-tahun yang dialami negara itu mencapai sekitar 39,3 persen pada Desember 2022, naik dari 38,5 persen pada bulan sebelumnya, membuat Laos menjadi negara tertinggi yang mengalami inflasi di antara negara anggota PBB di Asia Tenggara.


Untuk menyelesaikan masalah tersebut, otoritas Laos telah memerintahkan penutupan semua gerai penukaran mata uang, dan hanya mengizinkan bank untuk menukar mata uang asing.

Pemerintah, melalui pertemuan kabinet pada 24 Desember, telah menyetujui larangan impor beberapa barang yang juga diproduksi di dalam negeri, seperti kubis, bawang merah, cabai, seledri, telur, daging babi, daging sapi, hingga semua ikan tawar lainnya.

Menurut pejabat perdagangan, mereka terpaksa mengambil langkah tersebut untuk mengatasi defisit perdagangan yang sangat besar, yang mencapai 926 juta dolar AS.

“Kami berencana mengurangi impor barang dan berusaha mempromosikan produksi dalam negeri. Kita sudah banyak memproduksi barang di dalam negeri, tapi masalahnya konsumen kita lebih memilih barang impor daripada barang dalam negeri," kata seorang pejabat perdagangan dari provinsi Savannakhet kepada RFA.

Di tengah inflasi yang sangat tinggi, banyak masyarakat berpenghasilan rendah serta anak-anak muda di ibu kota Laos, Vientiane, memutuskan pindah ke Thailand untuk mencari pekerjaan.

Menurut laporan dari Kelompok Kerja Migran, sebuah LSM di Thailand memperkirakan bahwa lebih dari 50 ribu orang pindah ke Thailand pada akhir 2022 untuk bekerja, dengan sekitar 250 ribu orang lainnya telah tercatat bekerja di negara tersebut secara legal.

Hampir setengah juta orang Laos lainnya juga diperkirakan telah bekerja di Thailand tanpa izin. Beberapa dari para pekerja yang diwawancarai oleh RFA mengatakan bahwa mereka terpaksa pindah, karena tidak kunjung menemukan pekerjaan di negaranya.

Kini, masyarakat di seluruh negeri, khususnya yang berpenghasilan rendah dikabarkan menjadi semakin miskin dan memiliki lebih sedikit uang yang dibelanjakan semenjak harga barang dan jasa semakin meningkat di negaranya.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya