Berita

Ilustrasi/Net

Global

Inflasi Melonjak, Laos Berlakukan Larangan Impor dan Tutup Gerai Penukaran Mata Uang Asing

SABTU, 14 JANUARI 2023 | 10:37 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Inflasi yang meningkat hampir 40 persen pada 2022 memaksa Laos berjuang memerangi kenaikan biaya yang tinggi.

Seperti dimuat RFA News pada Jumat (13/1), berbagai langkah dilakukan pemerintah Laos untuk mencegah inflasi yang lebih tinggi lagi.

Biro Statistik Nasional Laos melaporkan inflasi tahun-ke-tahun yang dialami negara itu mencapai sekitar 39,3 persen pada Desember 2022, naik dari 38,5 persen pada bulan sebelumnya, membuat Laos menjadi negara tertinggi yang mengalami inflasi di antara negara anggota PBB di Asia Tenggara.


Untuk menyelesaikan masalah tersebut, otoritas Laos telah memerintahkan penutupan semua gerai penukaran mata uang, dan hanya mengizinkan bank untuk menukar mata uang asing.

Pemerintah, melalui pertemuan kabinet pada 24 Desember, telah menyetujui larangan impor beberapa barang yang juga diproduksi di dalam negeri, seperti kubis, bawang merah, cabai, seledri, telur, daging babi, daging sapi, hingga semua ikan tawar lainnya.

Menurut pejabat perdagangan, mereka terpaksa mengambil langkah tersebut untuk mengatasi defisit perdagangan yang sangat besar, yang mencapai 926 juta dolar AS.

“Kami berencana mengurangi impor barang dan berusaha mempromosikan produksi dalam negeri. Kita sudah banyak memproduksi barang di dalam negeri, tapi masalahnya konsumen kita lebih memilih barang impor daripada barang dalam negeri," kata seorang pejabat perdagangan dari provinsi Savannakhet kepada RFA.

Di tengah inflasi yang sangat tinggi, banyak masyarakat berpenghasilan rendah serta anak-anak muda di ibu kota Laos, Vientiane, memutuskan pindah ke Thailand untuk mencari pekerjaan.

Menurut laporan dari Kelompok Kerja Migran, sebuah LSM di Thailand memperkirakan bahwa lebih dari 50 ribu orang pindah ke Thailand pada akhir 2022 untuk bekerja, dengan sekitar 250 ribu orang lainnya telah tercatat bekerja di negara tersebut secara legal.

Hampir setengah juta orang Laos lainnya juga diperkirakan telah bekerja di Thailand tanpa izin. Beberapa dari para pekerja yang diwawancarai oleh RFA mengatakan bahwa mereka terpaksa pindah, karena tidak kunjung menemukan pekerjaan di negaranya.

Kini, masyarakat di seluruh negeri, khususnya yang berpenghasilan rendah dikabarkan menjadi semakin miskin dan memiliki lebih sedikit uang yang dibelanjakan semenjak harga barang dan jasa semakin meningkat di negaranya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya