Pengadilan Tinggi Perintahkan Mantan Presiden Sri Lanka Bayar Kompensasi Korban Bom 2019

Pengadilan Tinggi Sri Lanka memerintahkan mantan presiden Maithripala Sirisena, dan beberapa pejabat senior lainya untuk membayar kompensasi kepada keluarga korban serangan teroris pada Minggu Paskah tahun 2019 lalu.

Putusan ini diumumkan pada Kamis (12/1), setelah keluarga para korban, pemimpin gereja, dan aktivis mengajukan petisinya kepada Sirisena, atas kelalaiannya sebagai pemimpin negara dalam mengambil tindakan pencegahan.

Serangkaian bom bunuh diri yang dilakukan oleh kelompok yang terafiliasi dengan ISIS itu telah menghancurkan beberapa gereja dan hotel di sekitar ibu kota Kolombo, dan menewaskan hampir 270 orang, serta melukai 500 orang lainnya.

Pengadilan tinggi telah meminta Maithripala Sirisena untuk bertanggung jawab, dengan membayar kompensasi sebesar 100 juta rupee atau sekitar Rp18,7 miliar dari dana pribadinya.

Serta memerintahkan kepala polisi, dua pejabat tinggi intelijen dan sekretaris kementerian pertahanan yang menjabat pada saat itu untuk membayar total 210 juta rupee atau Rp39,3 miliar

Dimuat Staits Times pada Jumat (13/1), salah satu keluarga korban yang ditinggalkan, Saman Nandana Sirimanne, mengatakan bahwa meskipun keputusan itu membawa sedikit pelipur lara, namun itu tetap tidak cukup baginya.

 "Tidak ada pengadilan di dunia yang dapat memberikan kompensasi kepada saya. (Karena) saya tidak akan pernah mendapatkan kembali anak-anak saya," ujar Sirimanne, yang kehilangan putra dan putrinya dalam insiden bom bunuh diri.

Menurut pengadilan, putusnya komunikasi antara Sirisena dan perdana menteri saat itu yang mengalami keretakan hubungan dituding telah menyebabkan mereka gagal dalam menindaklanjuti laporan intelijen asing yang memberitahu akan adanya aksi teror, yang telah diperingati sejak dua minggi sebelum serangan.

Mantan presiden itu juga dilaporkan tidak mengadakan pertemuan rutin dengan dewan keamanan nasional yang membuat negara tersebut berada dalam bencana terbesar di negaranya.

“Kegagalan yang menyedihkan di pihak mantan Presiden Sirisena ini mengakibatkan konsekuensi bencana bagi negara ini. Tidak hanya nyawa hilang dan harta benda hancur, tetapi ketegangan antar-ras dan kebencian antar-etnis mulai memunculkan diri, menyebabkan tatanan bangsa ini hancur,” katanya.

Sampai saat ini, mantan presiden Sirisena belum membuka suara atas keputusan dari pengadilan itu di depan umum.