Berita

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD/Net

Politik

Mahfud MD Klaim Demokrasi Indonesia Sekarang Lebih Baik dan Diakui Dunia

SELASA, 10 JANUARI 2023 | 20:10 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Sistem demokrasi yang berubah-ubah sejak era Presiden pertama RI Soekarno hingga Presiden ketujuh RI Joko Widodo, diklaim oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, mengalami perbaikan yang diakui oleh dunia.

Mahfud menjelaskan, ketika Indonesia didirikan pada tahun 1945, seluruh elemen masyarakat bersepakat memilih sistem demokrasi. Bahkan menurutnya, bukan hanya sistemnya, tetapi juga memilih dasar sistem dan mekanisme demokrasi sebagai pedoman tata kelola bernegara dan berpemeritahan yang dianggap terbaik.

"Oleh sebab itu, ketika pemerintahan dan politik bermasalah, pilihannya selalu demokrasi," kata Mahfud dalam acara Dies Natalis Universitas Paramadina ke-25 di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (10/1).

Pada tahun 1955, kata Mahfud, lahir Demokrasi Parlementer. Pada tahun 1959 karena demokrasi parlementer bermasalah, lahir Demokrasi Terpimpin. Kemudian, pada 1966 lahir Demokrasi Pancasila.

Salah satu contoh konkretnya, Mahfud menyebutkan perbaikan pola demokrasi dalam memilih pemimpin. Di mana rakyat bisa memilih Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, hingga Walikota secara langsung.

"Beda dengan jaman sebelumnya ketika sudah ada calon presiden sebelum Pemilu. Sekarang, orang mencalonkan diri sendiri boleh, lewat partai boleh, mencalonkan orang lain boleh, tidak ada yang menghalangi, dan ini suatu kemajuan," tuturnya.

"Pilihan kita selalu demokrasi sehingga jangan berfikir sistem lain, sistem demokrasi masih tetap yang terbaik. Karena juga banyak kemajuan sesudah era reformasi," demikian Mahfud menambahkan. 

Populer

Kasus McLaren, Kapolri Diminta Periksa Wakapolda Metro Jaya

Selasa, 14 Maret 2023 | 13:16

Sudah 6 Bulan Pimpin DKI, Kerja Heru Budi Hartono Cuma Mondar-mandir

Senin, 13 Maret 2023 | 00:57

Geger, Pegawai Pajak Sumut Ungkap Modus Sri Mulyani “Lindungi” Rafael Alun

Selasa, 14 Maret 2023 | 19:24

Tidak Menyejahterakan, Pabrik Aqua di Klaten Didemo Warga

Jumat, 17 Maret 2023 | 23:49

Permalukan Gus Dur di Kasus Bulog Gate, Karma Sri Mulyani Tumbang oleh Bocah NU

Selasa, 14 Maret 2023 | 19:54

Usut TPPU Budhi Sarwono, KPK Panggil Pejabat Pemkab Banjarnegara hingga Pedagang Material

Senin, 20 Maret 2023 | 13:13

Pengamat: Kunjungan Anies ke Surabaya Justru Akui Keberhasilan Kader PDI

Senin, 20 Maret 2023 | 04:57

UPDATE

KPK Fasilitasi Salat Tarawih bagi Tahanan Muslim

Kamis, 23 Maret 2023 | 11:13

Hari Air Sedunia, Erdogan Janji Lindungi Sumber Daya Air Turkiye

Kamis, 23 Maret 2023 | 11:09

Prabowo Dipasangkan dengan Ganjar, Waketum PKB: Itu Godaan

Kamis, 23 Maret 2023 | 10:59

Muslim Arbi: Presiden Harus Minta Maaf ke Umat Islam dan Cabut Larangan Buka Puasa Bersama

Kamis, 23 Maret 2023 | 10:45

Pengesahan Perppu Ciptaker Menjadi UU Tak Berdampak bagi Aceh

Kamis, 23 Maret 2023 | 10:36

Tingkatkan Konektivitas Kawasan, Bangladesh Tawarkan Penggunaan Pelabuhan Sylhet kepada India

Kamis, 23 Maret 2023 | 10:13

Hendrawan: Mahasiswa Jangan Lontarkan Umpatan Dangkal dan Spekulatif

Kamis, 23 Maret 2023 | 10:13

AS Pastikan Korea Utara Tidak akan Menyerang Washington dengan Senjata Nuklir

Kamis, 23 Maret 2023 | 10:03

Jalankan Instruksi, Bacaleg PKB Ini Sahur Bareng di Rumah Warga Miskin

Kamis, 23 Maret 2023 | 10:00

Soal Kode-kode Kepala BIN, Demokrat: Siapapun Berhak Maju sebagai Capres-Cawapres

Kamis, 23 Maret 2023 | 09:48

Selengkapnya