Berita

Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga/RMOL

Politik

Sebagai Partai Demokrasi, PDIP Harusnya Tahu Sistem Proporsional Terbuka Lebih Demokratis

SENIN, 09 JANUARI 2023 | 00:29 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

PDI Perjuangan sebagai partai yang mengusung unsur sistem demokrasi di Indonesia, seharusnya mampu memahami bahwa sistem proporsional terbuka jauh lebih demokratis dibandingkan tertutup.

Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga mengatakan bahwa argumentasi lebih demokratis seharusnya perlu dipertimbangkan PDIP, sebab sistem proporsional terbuka jauh lebih demokratis daripada sistem tertutup.

"Sistem proporsional terbuka lebih sesuai dengan sistem politik yang demokratis, sebagaimana yang sudah disepakati semua anak bangsa,” kata kepada wartawan, Minggu (8/1).


Mantan Dekan Fikom IISIP ini menambahkan, jika setiap partai perlu menyiapkan kader terbaiknya di setiap daerah. Selain itu, PDIP harus memberikan peluang kepada calon legislatif (caleg) pilihannya untuk lolos ke Senayan.

Di samping itu, kata Jamiluddin, kekhawatiran adanya politik uang, tentu dapat diatasi bila setiap partai mengharamkan hal itu. Dijelaskan Jamiluddin, partai akan memberi sanksi berat bila ada calegnya yang melakukan politik uang.

"Dengan begitu, praktik politik uang dapat diminimalkan. Apalagi kalau Bawaslu juga dapat bekerja maksimal menindak caleg yang melakukan politik uang,” ucapnya.

Dalam pandangan Jamiluddin, PDIP seharusnya tidak perlu khawatir dengan sistem proporsional terbuka selama dua substansi itu dipenuhi. Dengan demikian, PDIP mampu menyusun caleg yang kualitasnya setara.

"Dan mengharamkan politik uang pada calegnya,” tutupnya.

Populer

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

Gibran Jadi Kartu Mati Prabowo di Pilpres 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 03:02

Jokowi Sangat Menghindari Pembuktian Ijazah di Pengadilan

Kamis, 19 Februari 2026 | 12:59

Jokowi Lebih Jago dari Shah Ruh Khan soal Main Drama

Senin, 23 Februari 2026 | 03:31

Paling Rumit kalau Ijazah Palsu Dipaksakan Asli

Jumat, 27 Februari 2026 | 02:00

UPDATE

Kasus Blueray Diduga Puncak Gunung Es Skandal Bea Cukai

Minggu, 01 Maret 2026 | 21:58

Atasi Masalah Sampah dan Parkir, Pansus Matangkan Raperda Pasar Rakyat ?

Minggu, 01 Maret 2026 | 21:57

Sekjen Gelora: Gugurnya Khamenei Peringatan Keras bagi Dunia

Minggu, 01 Maret 2026 | 21:07

Alarm Bagi Pekerja, Ini Daerah Rawan Telat Pembayaran THR

Minggu, 01 Maret 2026 | 20:57

9 Pendukung Iran Tewas Ditembak saat Menerobos Konsulat AS di Pakistan

Minggu, 01 Maret 2026 | 20:43

Para Petinggi PSI di Sumsel Loncat ke PDIP

Minggu, 01 Maret 2026 | 20:20

PKB Dukung Niat Baik Prabowo jadi Juru Damai Iran-AS

Minggu, 01 Maret 2026 | 19:54

AS Ikut Israel Serang Iran, Al Araf: Indonesia Seharusnya Mundur dari BoP

Minggu, 01 Maret 2026 | 19:19

Sukabumi Terjangkit 54 Kasus Demam Berdarah Sepanjang Januari 2026

Minggu, 01 Maret 2026 | 18:59

KPK Ultimatum Salisa Asmoaji

Minggu, 01 Maret 2026 | 18:33

Selengkapnya