Berita

Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga/RMOL

Politik

Sebagai Partai Demokrasi, PDIP Harusnya Tahu Sistem Proporsional Terbuka Lebih Demokratis

SENIN, 09 JANUARI 2023 | 00:29 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

PDI Perjuangan sebagai partai yang mengusung unsur sistem demokrasi di Indonesia, seharusnya mampu memahami bahwa sistem proporsional terbuka jauh lebih demokratis dibandingkan tertutup.

Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga mengatakan bahwa argumentasi lebih demokratis seharusnya perlu dipertimbangkan PDIP, sebab sistem proporsional terbuka jauh lebih demokratis daripada sistem tertutup.

"Sistem proporsional terbuka lebih sesuai dengan sistem politik yang demokratis, sebagaimana yang sudah disepakati semua anak bangsa,” kata kepada wartawan, Minggu (8/1).


Mantan Dekan Fikom IISIP ini menambahkan, jika setiap partai perlu menyiapkan kader terbaiknya di setiap daerah. Selain itu, PDIP harus memberikan peluang kepada calon legislatif (caleg) pilihannya untuk lolos ke Senayan.

Di samping itu, kata Jamiluddin, kekhawatiran adanya politik uang, tentu dapat diatasi bila setiap partai mengharamkan hal itu. Dijelaskan Jamiluddin, partai akan memberi sanksi berat bila ada calegnya yang melakukan politik uang.

"Dengan begitu, praktik politik uang dapat diminimalkan. Apalagi kalau Bawaslu juga dapat bekerja maksimal menindak caleg yang melakukan politik uang,” ucapnya.

Dalam pandangan Jamiluddin, PDIP seharusnya tidak perlu khawatir dengan sistem proporsional terbuka selama dua substansi itu dipenuhi. Dengan demikian, PDIP mampu menyusun caleg yang kualitasnya setara.

"Dan mengharamkan politik uang pada calegnya,” tutupnya.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

OJK Minta Masyarakat Waspada Scam Berkedok Sensus Ekonomi 2026

Selasa, 07 Juli 2026 | 10:12

Harga Minyak Dunia Stabil, Pasar Pantau Kebijakan OPEC+ dan Arab Saudi

Selasa, 07 Juli 2026 | 10:03

PSI Sulit Jadikan Jateng Kandang Gajah Jika Hanya Andalkan Jokowi

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:57

Prabowo Bersiap Gelar Pertemuan Bilateral dengan Modi di Istana Pagi Ini

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:54

IHSG Menguat, Rupiah Bergerak ke Rp17.985 per Dolar AS

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:48

BBNI Tuntaskan Buyback 2026, Saham Dialihkan Penuh untuk Program Pegawai (ESOP)

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:45

PPP Menangkan Lima Gugatan Sengketa Internal, Legalitas Kepengurusan Semakin Kuat

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:38

GREAT Insitute: Perubahan Pradigma Pembangunan Indonesia Diakui Dunia

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:32

Harga Emas Antam Anjlok Rp15 Ribu, Termurah Rp1,37 Juta

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:32

Keputusan RI Hadiri Pemakaman Ayatollah Khamenei Sangat Tepat

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:22

Selengkapnya