Daripada Maksa Bangun IKN dan Food Estate, Mending Pemerintah Sejahterakan Petani

Pemerintah Indonesia lebih baik menambah anggaran yang diperuntukkan bagi para petani di daerah, ketimbang melanjutkan program food estate atau pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Iwan Nurdin guna menjawab tantangan ketahanan dan kedaulatan pangan di Indonesia di masa depan.

"Kalau dihubungkan lagi dengan IKN gitu apakah dengan proyek food estate, duitnya lebih baik dimana? Lebih baik di IKN atau food estate? Lebih baik duitnya untuk petani, bukan untuk IKN, bukan juga untuk food estate,” kata Iwan dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (6/1).

Menurut Iwan, bila pembangunan food estate dipaksakan maka hanya menguntungkan pihak kontraktor yang memenangi tender proyek.

"Kalau dijalankan (food estate) tidak untuk petani, malah menguntungkan kontraktor-kontraktor pembangun proyek ini semata-mata," kata Iwan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai leading sector food estate penggarapan program ini.

"Leading sector-nya ini nanti, karena menyangkut cadangan strategis pangan kita, akan kita berikan kepada Pak Menhan, yang tentu saja didukung Pak Menteri Pertanian dan Menteri PU," ujar Jokowi di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Kamis (9/7).

Rencananya, lumbung pangan baru yang ada di Kabupaten Kapuas ini akan dilakukan di lahan seluas 20.704 hektare, untuk saat ini, lahan yang telah fungsional mencapai 5.840 hektare. Secara keseluruhan, terdapat sekitar 165 ribu hektare lahan potensial di Kalimantan Tengah, yang diperuntukkan bagi pengembangan kawasan lumbung pangan nasional.