Berita

Staf medis di klinik demam yang merawat pasien Covid-19 di Beijing, China/Net

Global

China Desak AS Berhenti Politisasi Covid-19

KAMIS, 05 JANUARI 2023 | 11:11 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kritikan para pejabat Pemerintah Amerika Serikat sehubungan dengan transparansi China terkait Covid-19 mendapat tanggapan dari Beijing pada Rabu (4/1) waktu setempat.

China, melalui Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning, menganggap AS telah mempolitisasi masalah Covid. Untuk itu, ia mendesak Washington berhenti dan fokus memerangi virus.

“Kami telah mencatat bahwa baru-baru ini beberapa orang di AS telah membuat komentar tentang penyesuaian kebijakan Covid China," kata Mao, ketika ditanya tentang komentar terbaru dari pejabat AS yang mengkritik China karena kurang transparan dalam informasi Covid.


"Cukup banyak orang mengatakan jika AS tidak mempolitisasi epidemi, dan memperlakukannya secara bertanggung jawab dan mengutamakan kehidupan orang seperti Pemerintah China, mungkin situasi Covid di AS dan seluruh dunia tidak akan menjadi seperti sekarang ini," ujarnya.

"Kami benar-benar berharap fokusnya adalah pada penanggulangan virus daripada mempolitisasi masalah Covid, dan negara-negara dapat meningkatkan solidaritas dan melakukan upaya bersama untuk mengalahkan pandemi," tambah Mao.

Komentar tersebut dibuat setelah Gedung Putih menyebut reaksi Beijing baru-baru ini terhadap pembatasan perjalanan yang diberlakukan oleh beberapa negara, termasuk AS, sebagai "pembalasan".

Menanggapi beberapa negara yang memberlakukan peraturan baru pada pelancong dari China, Kementerian Luar Negeri China mengatakan pada Selasa bahwa China akan mengambil tindakan yang sesuai dalam menanggapi berbagai situasi berdasarkan prinsip timbal balik.

"China selalu membagikan informasi dan datanya secara bertanggung jawab kepada komunitas internasional" kata Mao.

"China terus membagikan data genom virus tersebut melalui Glbal Initiative on Sharing Avian Influenza Data (GISAID). Pakar kesehatan dari banyak negara mengatakan bahwa pembatasan masuk yang menargetkan China tidak diperlukan," kata juru bicara itu.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Dua Tahun Cukup bagi Prabowo Mengasuh Geng Solo

Selasa, 13 Oktober 2026 | 13:43

UPDATE

Kabakom Sebut Kebijakan Ekonomi Prabowo Makin Inklusif, Upah Buruh Naik

Jumat, 23 Oktober 2026 | 18:20

B50 jadi Andalan Presiden Prabowo Wujudkan Kemandirian Energi

Jumat, 23 Oktober 2026 | 17:44

Antusiasme Tinggi, Pendaftaran Anugerah Jurnalistik KPU 2026 Diperpanjang

Jumat, 23 Oktober 2026 | 17:26

Masuk PSN, Agrinas Palma Siapkan Model Pengelolaan Sawit Rakyat

Jumat, 23 Oktober 2026 | 17:20

IHSG Parkir Zona Hijau, Rupiah Nyaris Tembus Rp18.100 per Dolar AS

Jumat, 23 Oktober 2026 | 16:54

Kreativitas Jadi Kunci Koperasi Bertahan dan Berkembang

Jumat, 23 Oktober 2026 | 16:41

Menkeu Pastikan Gaji ASN Tak Lewat Kopdes

Jumat, 23 Oktober 2026 | 16:34

Bahlil Dikejar Deadline DIM RUU Migas

Jumat, 23 Oktober 2026 | 16:32

Konser Andrea Bocelli dan Peluang Indonesia Perkuat Diplomasi Budaya

Jumat, 23 Oktober 2026 | 16:23

AsetKu Dukung Literasi Keuangan Bersama AFPI di Jakarta Financial Festival 2026

Jumat, 23 Oktober 2026 | 16:06

Selengkapnya