Berita

Anggota Komisi X DPR Robert J. Kardinal/Net

Politik

Robert Kardinal Dorong BPOM Sanksi Tegas Pelaku Usaha Minuman Tidak Berizin Edar

RABU, 04 JANUARI 2023 | 14:23 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kesigapan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melakukan penarikan produk pangan ilegal dan kadaluarsa dari luar negeri mendapat apresiasi dari parlemen.

Dalam hal ini, anggota Komisi X DPR Robert J. Kardinal mengapresiasi langkah BPOM yang tegas menarik produk kopi sachet hasil impor dari Turki. Dia juga meminta agar para pelaku usaha minuman yang tidak memiliki izin edar diberi sanksi tegas.

“Jadi bukan cuma produk (ilegal)-nya yang ditarik, tapi harus diberi sanksi tegas," tegas Robert kepada wartawan di Jakarta, Rabu (4/1).


Menurut mantan Ketua Fraksi Golkar ini, masalah produk minuman ilegal dan kadaluarsa tersebut tidak bisa dipandang remeh, sebab menyangkut kesehatan masyarakat banyak. Bahkan perilaku para importir makanan dan minuman impor ilegal ini tidak bisa hanya diberi teguran saja.

"Kalau di negara lain ini langsung ditutup semua. Ini kan minum franchise dari luar negeri, masukkan barang impor tapi ada yang tidak memiliki izin edar, bahkan mungkin ada yang kadaluarsa. Ini merupakan pelanggaran berat," sambungnya.

Kepala BPOM Penny K. Lukito sempat mengurai hasil temuan pihaknya terhadap berbagai produk pangan yang menyalahi aturan, sehingga harus ditarik dari pasaran. Salah satu yang ditarik adalah produk kopi sachet yang diimpor dari Turki, oleh sebuah perusahaan kedai kopi tanah air. Produk ditarik karena tidak memiliki izin edar.
 
"Padahal produk impor ya. Setelah ini kelihatannya kita harus menginformasikan kepada perusahaan besar importirnya ya," tegasnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Selain Anak Buah Nusron, KPK Benarkan Tangkap Fahd A Rafiq

Selasa, 15 September 2026 | 00:25

Laut Bukan Tempat untuk Mati

Selasa, 15 September 2026 | 00:01

APKARINDO Perjuangkan Ksejahteraan Petani hingga Kejayaan Karet Rakyat

Senin, 14 September 2026 | 23:42

Anak Buah Nusron Kena OTT KPK Terkait Pengurusan HGB Summarecon

Senin, 14 September 2026 | 23:22

DPR Soroti Usia Kapal dan Kepatuhan Aturan Impor dalam Tragedi Virgo Transport 8

Senin, 14 September 2026 | 23:02

Pemerintah Bahu Membahu Cegah Karhutla Masuk Zona Inti IKN

Senin, 14 September 2026 | 23:01

Pemilik Laundry Sukses Kembangkan Usaha dari Mekaar jadi BRILink Agen

Senin, 14 September 2026 | 22:38

OTT KPK Makin Mengerucut, Fahd A Rafiq hingga Bos Summarecon Dikabarkan Terjaring

Senin, 14 September 2026 | 22:37

Ketua KPK Benarkan OTT Pejabat ATR/BPN, Daftar Nama Belum Diungkap

Senin, 14 September 2026 | 21:59

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

Selengkapnya