Berita

DEEP Indonesia daftar pemantau pemilu ke Bawaslu RI/RMOL

Politik

Kawal Pemilu 2024, DEEP Daftar Pemantau ke Bawaslu

SENIN, 02 JANUARI 2023 | 19:59 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Dalam rangka memastikan seluruh tahapan pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024 mendatang berjalan demokratis, Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) melakukan pendaftaran ke Bawaslu Republik Indonesia. DEEP mendaftar untuk menjadi pemantau Pemilu tahun 2024 mendatang.

Direktur DEEP, Neni Nur Hayati menjelaskan bahwa pihaknya sebagai organisasi masyarakat sipil yang memiliki fokus mengawal isu-isu kepemiluan, demokrasi dan politik menyadari bahwa lembaganya harus menghargai konstitusi yang telah ditetapkan dan partisipasi konkret warga negara. Tujuannya, untuk mengawal demokrasi yang konstitusional.

Neni menguraikan bahwa langkah mendaftar sebagai pemantau pemilu menjadi ikhtiar untuk menciptakan politik yang sehat dan memastikan proses penyelenggaraan pemilu 2024 berlangsung bebas, adil, demokratis berkualitas dan berintegritas.


“Terlebih, di tahun 2023 akan menapaki perjalanan tahun politik, dimana tahapan penyelengaraan pemilu 2024 menghadapi tahapan krusial mulai dari pemutakhiran daftar pemilih, calon perseorangan DPD, penataan dapil, logistik, tahapan kampanye yang menjadi sangat sempit," jelas Neni kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (2/1).

Apalagi, ulas Neni, pemilu 2024 dihadapkan pada proses pencalonan presiden dan wakil presiden 2024 yang akan berlangsung pada pertengahan Oktober. Ia mencatat, asyarakat akan dihadapkan pada beragam dinamika politik yang kompleks.

DEEP Indonesia akan fokus melakukan pemantauan di tahapan kampanye seperti netralitas ASN dan kepala desa, hoax, misinformasi disinformasi dan politik uang. Selain itu, pihaknya akan mengawal dana kampanye yang kerapkali menjadi potensi rawan pelanggaran seperti yang terjadi di pemilu 2019.

"Adapun wilayah pemantauan di 10 provinsi dan 35 kabupaten/kota. Relawan yang tergabung di DEEP merupakan alumni sekolah kepemiluan dan demokrasi, mahasiswi, keterwakilan organisasi perempuan dan pemilih pemula," pungkas Neni.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya