Refleksi Akhir Tahun, Puluhan Aktivis Kumpul Melawan Gerakan Oligarki

Gerakan kembali ke UUD 45 yang asli tidak tepat. Dikhawatirkan, ide tersebut akan dipakai oleh elite politik yang ingin memperpanjang masa jabatan dan menjadi agenda para oligarki mendapat kekuasaan melalui cara murah dengan menguasai MPR.

Pandangan Jaringan Aktivis Lintas Angkatan (JALA), persoalan yang terjadi saat ini bukan pada amandemen UUD 45 sebagai anak kandung reformasi, melainkan pada peraturan turunan, yaitu UU yang dibuat Pemerintah dan DPR.

"Mereka menyusun UU yang menurut akal sehat jelas melanggar konstitusi dan kita diminta mengoreksi melalui MK. Sementara kita tahu, MK sudah senapas dengan kekuasaan yang selalu menyetujui hal prinsip yang disodorkan penguasa," kata aktivis Jumhur Hidayat dalam keterangannya, Sabtu (31/12).

Contoh nyata yang sudah terjadi adalah pada UU Omnibus Law yang diputus inkonstitusional bersyarat.

"Bagaimana bisa MK melegalkan kejahatan negara pada rakyatnya selama 2 tahun," sambung Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).

Pembahasan ini juga didiskusikan dalam Gathering Jaringan Aktivis Lintas Angkatan yang berlangsung di Pendopo Bumi Paniis, Rumah Indro Tjahyono, Bekasi Jawa Barat, Jumat (30/12).

Pada pertemuan tersebut, ada sekitar 60 aktivis senior dari berbagai kota dan lintas generasi hadir. Di antaranya Indro Tjahyono, Inamul Mustofa, Santoso, Paskah Irianto, Agustiana, Febby Lintang, Iwan Sumule, Firman Tendry, Yus Suma Dipraja, Ucok Safti Hidayat, Pril Huseno, dan beberapa lainnya.

Aktivis 78, Indro Tjahyono yang menjadi tuan rumah acara tersebut menyampaikan, kepedulian aktivis terhadap masalah kenegaraan dan kebangsaan merupakan sumber daya demokrasi dan politik yang utama.

Ia berharap pertemuan aktivis ini dapat dikembangkan sebagai modal sosial agar negara mampu melawan kekuatan anti demokrasi dan tetap pro rakyat.