Presiden China Xi Jinping dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr/Net
Filipina dan China sepakat untuk menandatangani perjanjian yang memungkinkan keduanya terus menjalin pembicaraan secara langsung dan damai terkait sengketa Laut China Selatan.
Asisten Sekretaris Filipina untuk Urusan Asia dan Pasifik Neal Imperial mengatakan perjanjian tersebut akan ditandatangani pada pekan depan, bersamaan dengan kunjungan Presiden Ferdinand Marcos Jr ke Beijing untuk bertemu dengan Presiden Xi Jinping.
“Untuk menghindari salah perhitungan dan miskomunikasi di Laut Filipina Barat, kedua belah pihak telah sepakat untuk menandatangani perjanjian yang membangun komunikasi langsung antara kementerian luar negeri kedua negara di berbagai tingkatan,†ujar Imperial, seperti dimuat
CNA, Jumat (30/12).
Menurut Imperial perjanjian tersebut akan meresmikan "prosedur" komunikasi antara kedua negara ketika timbul perselisihan di Laut China Selatan.
Kunjungan ke Beijing, lanjut Imperial, akan dilakukan oleh Presiden Marcos dan delegasinya, termasuk mantan Presiden Gloria Arroyo, menteri senior, dan pemimpin bisnis pada 3-5 Januari mendatang.
"Akan ada 14 perjanjian bilateral diperkirakan akan ditandatangani selama kunjungan Marcos untuk mengurangi risiko gesekan dengan China," ungkapnya.
Keputusan itu diambil setelah laporan
Bloomberg menyebut China telah mulai merebut kembali beberapa lahan kosong di sekitar Kepulauan Spratly dan merobek ribuan hektar terumbu karang untuk menciptakan lahan baru.
Laporan itu mengutip gambar satelit dari pejabat AS, yang menunjukkan bahwa formasi daratan baru telah muncul di Spratly, di Eldad Reef, Whitsun Reef, Lankiam Cay, dan Sandy Cay.
Filipina sangat prihatin dengan laporan itu dan keesokan harinya memerintahkan militernya untuk memperkuat kehadiran mereka di perairan yang disebut Laut Filipina Barat.
Kementerian Luar Negeri China mengelak tuduhan dan menyebut laporan itu sama sekali tidak berdasar.
Beijing mengklaim kedaulatan atas hampir seluruh Laut China Selatan dan telah mengabaikan keputusan pengadilan internasional bahwa klaimnya tidak memiliki dasar hukum.
Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei memiliki klaim yang tumpang tindih atas bagian-bagiannya.
