Berita

Ketua DPP Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono/Net

Politik

Dave Laksono: Sistem Proporsional Tertutup Hanya akan Memperkuat Oligarki

JUMAT, 30 DESEMBER 2022 | 12:46 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan Ketua KPU Hasyim Asyari yang membuka kemungkinan sistem Pemilu 2024 kembali ke proporsional tertutup menuai kritik dari berbagai partai politik. Termasuk dari Partai Golkar.

Ketua DPP Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono menilai, dalam sistem proporsional tertutup nantinya penentuan calon anggota legislatif di semua tingkatan akan memberi kewenangan tinggi kepada parpol, bukan individu caleg.

Sehingga, masyarakat tidak bisa menilai ataupun menghukum, apabila ada wakil-wakilnya yang tidak bekerja dengan baik di parlemen.


“Proporsional terbuka ini memberikan hak kepada masyarakat untuk menentukan siapa yang masyarakat inginkan untuk menjadi wakilnya di parlemen,” kata Dave dalam keterangannya, Jumat (30/12).

Bagi Dave, sistem proporsional terbuka masih yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Sebab menurutnya, bisa memberikan semua kesempatan yang sama agar dapat terpilih dan juga mewajibkan para anggota legislatif bekerja dan dekat dengan rakyat.

“Jangan sampai kewajiban ini hilang hanya karena keinginan elite parpol yang ingin mengontrol pergerakan bangsa,” ujar Dave.

Menurut Dave, sistem proporsional terbuka masih relevan untuk pemilu ke depan. Oleh karenanya, sistem proporsional tertutup akan membawa pada kemunduran berpolitik.

“Dengan mendorong menjadi proporsional tertutup ini akan memperkuat sistem oligarki di dalam partai dan justru hanya akan memberikan kekuatan kepada partai untuk menentukan siapa yang mereka inginkan bukan yang masyarakat inginkan,” kata Ketum Kosgoro 57 ini.

“Sementara di pemilu era demokrasi, ini yang harus diutamakan adalah hak suara rakyat, suara rakyat adalah suara Tuhan,” sambungnya.

Lebih lanjut, Dave berpendangan apabila Indonesia kembali ke sistem proporsional tertutup maka ini adalah mengkhianati proses reformasi dan mencabut hak rakyat.

“Dan bahkan mencabut hak-hak yang sudah diberikan kepada rakyat untuk ditentukan oleh sekelompok elite yang akan menjalankan roda pemerintahan tanpa mendengar murni suara, kemauan, dan keinginan rakyat,” pungkasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Fenomena Embun Upas Dieng Muncul Lagi, Ini Perkiraan Waktu Puncaknya

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:13

Pidato Bahlil di Depan Prabowo: Kekuasaan Itu Harus Direbut!

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:10

Kejagung Pelajari Pengajuan Justice Collaborator Sony Sonjaya

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:10

Ranking FIFA Indonesia Naik Lagi Usai Kalahkan Mozambik 1-0, Kini di Posisi 118 Dunia

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:57

Prabowo Dorong HIPMI Cetak Pengusaha Patriotik yang Peduli Rakyat

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:51

Bupati Muara Enim Suap ASN BPK untuk Tutup Temuan Audit

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:41

Kelas Menengah Paling Terdampak Kenaikan Pertamax

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:21

Bedah Rumah Warga, Wujud Nyata Pemasyarakatan Berdampak untuk Masyarakat

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:21

Prabowo Sering ke Luar Negeri karena Indonesia Disukai Banyak Negara

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:11

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Selengkapnya