Berita

Dinas keamanan Ukraina menggeledah kantor Walikota Poltava pada Kamis (29/12)/Net

Dunia

Sebarkan Informasi Rahasia, Walikota Poltava Ditangkap Dinas Keamanan Ukraina

JUMAT, 30 DESEMBER 2022 | 08:43 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Dinas keamanan Ukraina, SBU, menangkap Walikota Poltava Alexander Mamai pada Kamis (29/12) waktu setempat atas dugaan membocorkan  informasi tentang pengerahan militer. Politisi oposisi itu sekarang menghadapi hukuman 12 tahun penjara.

Agen SBU menangkap Mamai setelah sebuah acara dan membawanya ke kantornya, lapor media setempat. Layanan keamanan memposting penggeledahan kantor Mamai di saluran Telegram dengan wajah-wajah yang diburamkan untuk memenuhi persyaratan privasi.

"Mamai dicurigai melakukan penyebaran informasi yang tidak sah tentang pengerahan unit Angkatan Bersenjata Ukraina, yang dilakukan di bawah darurat militer," menurut pernyataan SBU.


"Informasi yang dia ungkapkan belum diijinkan dibuka untuk publik oleh Kementerian Pertahanan atau badan negara yang berwenang lainnya,” lanjut pernyataan itu.

Pengungkapan informasi itu ada dalam pernyataan Mamai pada 15 Desember, ketika dia mengumumkan pembentukan unit militer baru di Poltava dan menyebutkan alamat markas besarnya.

Mamai memasuki politik lokal pada tahun 2006 dan menjadi walikota empat tahun kemudian. Dia menyalahkan SBU dan presiden Ukraina saat itu, Pyotr Poroshenko atas pemecatannya pada tahun 2018, dan bergabung dengan Platform Oposisi – blok Untuk Kehidupan yang dijalankan oleh Viktor Medvedchuk.

Tepat sebelum memenangkan pemilu 2020, Mamai mengalihkan kesetiaannya ke For the Future, sebuah kelompok parlementer yang didukung oleh oligarki Igor Kolomoisky, yang awalnya adalah pelindung Presiden Vladimir Zelensky.

Dalam wawancara Desember 2021 dengan stasiun TV Ukraina, Mamai menggambarkan konflik di Donbass sebagai peperangan antara AS dan Rusia di mana saudara saling membunuh.

Sejak saat itu dia kemudian dimasukkan ke dalam daftar hitam 'Pembuat Perdamaian' yang terkenal karena "propaganda Rusia."

Awal tahun ini, Zelensky melarang sebagian besar partai oposisi Ukraina dan mendirikan kontrol negara atas media besar, mengutip konflik yang sedang berlangsung dengan Rusia.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya