Berita

Dunia

Afghanistan di Ambang Kelaparan, G7 Desak Taliban Cabut Larangan Perempuan Bekerja di LSM

JUMAT, 30 DESEMBER 2022 | 08:21 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Keputusan Taliban melarang kaum perempuan bekerja terutama di organisasi bantuan, memicu berbagai kecaman. Kali ini kecaman itu datang dari para menteri luar negeri kelompok G7.

Melalui pernyataan pada Kamis (29/12), kelompok yang terdiri dari Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Kanada, Inggris, dan AS menyatakan keprihatinan dan menyebut keputusan Taliban sebagai perintah sembrono dan berbahaya.

"Kami meminta Taliban untuk segera membatalkan keputusan ini," kata pernyataan G7, seperti dikutip dari AFP.


"Perempuan benar-benar penting dalam operasi kemanusiaan dan kebutuhan dasar," lanjutnya.

“Kecuali mereka berpartisipasi dalam pengiriman bantuan di Afghanistan, LSM tidak akan dapat menjangkau orang-orang yang paling rentan di negara itu untuk menyediakan makanan, obat-obatan, musim dingin, dan bahan serta layanan lain yang mereka butuhkan untuk hidup," lanjut pernyataan itu.

G7 menambahkan bahwa langkah Taliban juga akan mempengaruhi bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh organisasi internasional, karena organisasi internasional menggunakan LSM untuk mengirimkan materi dan layanan tersebut.

Enam belas bulan setelah menguasai Afghanistan , Taliban tidak menindaklanjuti janjinya untuk melindungi hak-hak perempuan. Mereka mulai melarang perempuan menghadiri universitas dan melarang bekerja di sektor bantuan.

Langkah tersebut memicu kemarahan dan protes global di beberapa kota Afghanistan.

Australia, Denmark, Norwegia, Swiss dan Belanda sudah lebih dahulu mengeluarkan pernyataan bersama yang mendesak penguasa Afghanistan untuk segera membalikkan kebijakan tentang pekerja bantuan perempuan.

Atas keputusan Taliban, enam organisasi bantuan internasional bahkan telah menangguhkan operasinya di Afghanistan. Mereka termasuk Christian Aid, ActionAid, Save the Children, Dewan Pengungsi Norwegia dan CARE.

Ray Hasan, kepala program global di Christian Aid, mengatakan jutaan warga Afghanistan berada di ambang kelaparan.

Dia mengatakan larangan pekerja bantuan perempuan hanya akan membatasi kemampuan kami untuk membantu semakin banyak orang yang membutuhkan.

"Laporan bahwa keluarga sangat putus asa sehingga mereka terpaksa menjual anak-anak mereka untuk membeli makanan benar-benar memilukan," ujarnya.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

Sekjen MPR akan Evaluasi Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar 2026

Senin, 11 Mei 2026 | 18:17

UMKM Binaan Pertamina Catat Potensi Bisnis Rp10,6 Miliar di Inabuyer 2026

Senin, 11 Mei 2026 | 18:12

40 Ormas Tolak Berkas Kasus Ade Armando Cs Dilimpahkan ke Polda Metro

Senin, 11 Mei 2026 | 18:10

Bos PSI Jatim Bagus Panuntun "Puasa Bicara" Setelah 10 Jam Digarap KPK

Senin, 11 Mei 2026 | 18:09

MPR Minta Maaf soal Juri Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar Bikin Gaduh

Senin, 11 Mei 2026 | 17:43

PTC Bukukan Laba Rp152,9 Miliar di Tengah Fluktuasi Industri

Senin, 11 Mei 2026 | 17:43

Warga Sitaro Minta Proses Hukum Bupati Chyntia Kalangin Berjalan Adil

Senin, 11 Mei 2026 | 17:42

Bus Terguling di Tol Sergai, Empat Penumpang Tewas

Senin, 11 Mei 2026 | 17:33

Keberanian Siswi Koreksi Juri LCC Patut Diapresiasi

Senin, 11 Mei 2026 | 17:17

Bank Mandiri Pertegas Komitmen Akselerasi UMKM Naik Kelas di Ajang Inabuyer 2026

Senin, 11 Mei 2026 | 17:14

Selengkapnya