Pemilu 2024 di Tengah Ancaman Resesi, Ini 8 Saran Kebijakan untuk Jokowi

Ada banyak hal strategis yang harus dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyikapi tantangan resesi dan tahun politik menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyarankan pemerintah segera mengeluarkan paket kebijakan untuk mengantisipasi resesi.

“Pemerintah harusnya sudah keluarkan paket kebijakan antisipasi resesi, yang setidaknya memuat 8 kebijakan,” kata Bhima saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu di Jakarta, Kamis (29/12).

Pertama, pemerintah harus merealisasi pajak khususnya PPN dari 10 persen diturunkan ke 7-8 persen untuk jaga tingkat konsumsi rumah tangga dan omset pelaku usaha khususnya ritel yang mulai pulih.

“Kedua, memberikan bantuan subsidi upah ke pekerja di sektor informal dengan kriteria maksimum gaji 4 juta per bulan.

Ketiga, pemerintah harus mempercepat realisasi 40 persen pengadaan barang jasa pemerintah untuk UMKM.

Kemudian, pemerintah harus memberikan subsidi transportasi publik dan penambahan armada secara besar-besaran. Tujuannya, agar masyarakat yang terbebani kenaikan harga BBM bisa beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik.

“Kelima, jaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan merubah rezim devisa bebas menjadi devisa terkendali, mewajibkan pemegang DHE untuk mengkonversi valas minimum 80 persen ke rupiah,” tegas Bhima.

Selanjutnya, pemerintah juga diminta mempercepat transisi energi sehingga muncul banyak lapangan pekerjaan baru khususnya di ekosistem mobil listrik dan Energi Baru Terbarukan (EBT).

Ketujuh, pemerintah seharusnya segera menurunkan harga BBM jenis pertalite dan solar agar inflasi energi bisa lebih terkendali.

Terakhir, pemerintah harus memutus mata rantai pasokan pangan yang terlalu panjang, sekaligus menambah alokasi subsidi pupuk untuk cegah volatilitas harga pangan terutama jelang ramadhan lebaran 2023 mendatang.