Wakil Ketua Dewan Syura DPP PKB, KH Maman Imanulhaq/Net
Kalangan pesantren kerap didekati para politisi ketika mendekati tahun politik. Padahal kalangan pesantren sejatinya adalah subjek demokrasi yang punya andil besar mengelola negeri baik di level eksekutif maupun legislatif.
Untuk itu, pesantren harus memiliki keberanian melawan oligarki dalam bentuk apapun yang terus merekayasa demokrasi.
Atas dasar itu, Wakil Ketua Dewan Syura DPP PKB, KH Maman Imanulhaq, mengingatkan peristiwa Muktamar NU di Cipasung pada 1994, yang membuktikan bahwa dengan modal keberanian para ulama NU yang dimotori Gus Dur, pesantren bisa menang melawan rezim Soeharto yang ingin menghentikan kepemimpinan Gus Dur di NU.
"Spirit keberanian dan kemampuan berpikir kritis dalam melawan rezim yang zalim saat itu serta kebijakan stategis untuk kemashlahatan masyarakat membuat pesantren dan NU dihargai dan dihormati,†kata Maman dalam keterangannya, Kamis (29/12).
Pesantren, tegas Maman, jangan hanya mau didatangi saat momen demokrasi seperti pilkada, pileg, atau pilpres. Sebab, pesantren bukan
vote getter, tapi justru pesantren adalah subjek demokrasi yang aktif, strategis, dan kritis.
Anggota Komisi VIII DPR RI ini menuturkan, pesantren sebagai gudang ilmu pengetahuan melahirkan begitu banyak ulama, intelektual, bahkan para pejabat di level daerah sampai pusat.
Sehingga tawaran-tawaran yang diproduksi oleh kalangan pesantren terhadap proses demokrasi adalah tawaran yang konstruktif dan substansional. Bukan hanya sekadar manis di bibir, namun harus berupa program yang diimplementasikan.
"Pesantren dengan sejarah yang begitu panjang membuktikan kembali komitmennya untuk sebuah perubahan di tengah masyarakat dan menjaga negeri. Inilah hikmah pesantren untuk merawat masyarakat serta menjaga negeri," pungkasnya.
