Berita

Jurubicara Partai Ummat, Mustofa Nahrawardaya/Net

Politik

Verifikasi Perbaikan di Sulut Diganggu, Partai Ummat Bakal Lapor ke Bawaslu

SELASA, 27 DESEMBER 2022 | 16:58 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Dugaan upaya penjegalan menjadi peserta Pemilu Serentak 2024 yang dilakukan oleh salah satu oknum partai politik (parpol) dalam proses verifikasi perbaikan, bakal dilaporkan Partai Ummat ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

Jurubicara Partai Ummat, Mustofa Nahrawardaya menjelaskan, hingga saat ini pihaknya masih menunggu perkembangan informasi dari kader-kader partai mengenai gangguan yang terjadi di salah satu wilayah provinsi yang tengah dilakukan verifikasi perbaikan.

"Sore ini akan kita evaluasi. Kita sudah siapkan bukti-bukti perbuatan para pelaku. Jika mereka tak berhenti mengganggu proses verifikasi faktual, maka kami siapkan laporan ke pihak terkait agar mereka menghentikan gangguannya," ujar Mustofa saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (27/12).


Ia menuturkan, Partai Ummat melakukan verifikasi perbaikan di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Utara (Sulut), sesuai hasil mediasi bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dalam aduan sengketa proses pemilu di Bawaslu RI.

Namun Mustofa menuturkan, gangguan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang diduga berafiliasi dengan satu parpol yang sudah ditetapkan sebagai peserta Pemilu Serentak 2024 itu hanya terjadi di satu provinsi.

"Untuk NTT tak ada hambatan dan gangguan berarti. Namun khusus Sulawesi Utara, gangguan ini masif terjadi," urainya.

Bahkan, Mustofa mendapat laporan dari kader-kader Partai Ummat di daerah, bahwa gangguan yang dilakukan oleh oknum parpol yang belum mau ia sebutkan namanya itu sangat kuat.

Oleh karena itu, ia memastikan akan segera membawa perkara itu ke Bawaslu RI.

"Pertama ke Bawaslu dulu. Karena dugaan keras, kelompok pengganggu kami, dari salah satu partai politik peserta Pemilu 2024," katanya.

"Jika hari ini masih mengganggu, maka nama partai kemungkinan besar akan kita rilis. Karena ulah gerombolan ini sangat mengganggu dan tak boleh dibiarkan," demikian Mustofa.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya