Berita

Jurubicara Partai Ummat, Mustofa Nahrawardaya/Net

Politik

Verifikasi Perbaikan di Sulut Diganggu, Partai Ummat Bakal Lapor ke Bawaslu

SELASA, 27 DESEMBER 2022 | 16:58 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Dugaan upaya penjegalan menjadi peserta Pemilu Serentak 2024 yang dilakukan oleh salah satu oknum partai politik (parpol) dalam proses verifikasi perbaikan, bakal dilaporkan Partai Ummat ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

Jurubicara Partai Ummat, Mustofa Nahrawardaya menjelaskan, hingga saat ini pihaknya masih menunggu perkembangan informasi dari kader-kader partai mengenai gangguan yang terjadi di salah satu wilayah provinsi yang tengah dilakukan verifikasi perbaikan.

"Sore ini akan kita evaluasi. Kita sudah siapkan bukti-bukti perbuatan para pelaku. Jika mereka tak berhenti mengganggu proses verifikasi faktual, maka kami siapkan laporan ke pihak terkait agar mereka menghentikan gangguannya," ujar Mustofa saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (27/12).

Ia menuturkan, Partai Ummat melakukan verifikasi perbaikan di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Utara (Sulut), sesuai hasil mediasi bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dalam aduan sengketa proses pemilu di Bawaslu RI.

Namun Mustofa menuturkan, gangguan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang diduga berafiliasi dengan satu parpol yang sudah ditetapkan sebagai peserta Pemilu Serentak 2024 itu hanya terjadi di satu provinsi.

"Untuk NTT tak ada hambatan dan gangguan berarti. Namun khusus Sulawesi Utara, gangguan ini masif terjadi," urainya.

Bahkan, Mustofa mendapat laporan dari kader-kader Partai Ummat di daerah, bahwa gangguan yang dilakukan oleh oknum parpol yang belum mau ia sebutkan namanya itu sangat kuat.

Oleh karena itu, ia memastikan akan segera membawa perkara itu ke Bawaslu RI.

"Pertama ke Bawaslu dulu. Karena dugaan keras, kelompok pengganggu kami, dari salah satu partai politik peserta Pemilu 2024," katanya.

"Jika hari ini masih mengganggu, maka nama partai kemungkinan besar akan kita rilis. Karena ulah gerombolan ini sangat mengganggu dan tak boleh dibiarkan," demikian Mustofa.

Populer

Pemuda Katolik Tolak Program Transmigrasi di Papua

Rabu, 30 Oktober 2024 | 07:45

Akbar Faizal Sindir Makelar Kasus: Nikmati Breakfast Sebelum Namamu Muncul ke Publik

Senin, 28 Oktober 2024 | 07:30

Pilkada Jateng dan Sumut Memanas Buntut Perseteruan PDIP Vs Jokowi

Minggu, 03 November 2024 | 13:16

Ketum PITI Sayangkan Haikal Hasan Bikin Gaduh soal Kewajiban Sertifikasi Halal

Kamis, 31 Oktober 2024 | 20:01

Inilah Susunan Dewan Komisaris IPC TPK Baru

Jumat, 01 November 2024 | 01:59

Komandan IRGC: Serangan Balasan Iran Melampaui Ekspektasi Israel

Jumat, 01 November 2024 | 12:04

Hizbullah Bombardir Pangkalan Militer Israel Pakai Rudal, Sirine Berdengung Kencang

Sabtu, 02 November 2024 | 18:04

UPDATE

Bertemu Megawati Bakal Jadi Sowan Pamungkas Prabowo

Kamis, 07 November 2024 | 16:09

Kemenangan Trump Jadi Alarm Bahaya Bagi Perekonomian RI?

Kamis, 07 November 2024 | 16:02

BSSN Sudah Siapkan Operasi Siber Pengamanan Pilkada 2024

Kamis, 07 November 2024 | 15:52

WhatsApp Siapkan Fitur Baru untuk Cek Keaslian Foto dalam Pesan

Kamis, 07 November 2024 | 15:44

Mendagri Dorong Pemda Dukung Program Prioritas Prabowo-Gibran

Kamis, 07 November 2024 | 15:26

BSI Dukung Program Gizi Nasional Melalui Kemitraan dengan BGN

Kamis, 07 November 2024 | 15:25

Pemberantasan Judi Online Langkah Tegas yang Dinanti Sejak Lama

Kamis, 07 November 2024 | 15:21

Komisi I DPR Dukung BSSN Perkuat Keamanan Siber

Kamis, 07 November 2024 | 15:16

Trump Raih Kemenangan, Ancaman Tarif 60 Persen untuk China Jadi Sorotan

Kamis, 07 November 2024 | 15:10

Mayor Teddy Tidak Perlu Lagi Selalu Dampingi Prabowo

Kamis, 07 November 2024 | 14:58

Selengkapnya