Berita

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dengan wakilnya Musa Rajekshah/Net

Politik

Terjebak Agenda Politik 2024 Penyebab Edy dan Ijeck Tak Harmonis

SELASA, 27 DESEMBER 2022 | 03:25 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Tidak harmonisnya Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dengan wakilnya Musa Rajekshah disebabkan keduanya terjebak pada kepentingan untuk agenda politik pemilu 2024 mendatang.

Demikian disampaikan pengamat politik Universitas Negeri Medan (UNIMED), Dr Bakhrul Khair Amal kepada wartawan.

“Persoalan yang muncul antara kedua pimpinan di Sumatera Utara ini menunjukkan bahwa mereka terjebak dengan kepentingan masing-masing pada agenda politik 2024,” katanya dikutip dari Kantor Berita RMOLSumut, Senin (26/12).


Bakhrul mengatakan, apa yang dipertontonkan oleh Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah alias Ijeck semakin menguatkan pembenaran jargon ‘tidak ada teman abadi dalam politik, melainkan kepentingan yang abadi’.

Hal ini menurutnya menjadi miris ketika dikaitkan dengan keberadaan mereka selaku gubernur dan wakil gubernur yang dipilih oleh rakyat dan dilegitimasi untuk memimpin rakyat dalam mencapai kesejahteraan bersama.

“Ketika efek domino dari perseteruan ini sampai kepada masyarakat, maka sesungguhnya gubernur dan wakil gubernur sudah terjebak dengan keinginan mereka masing-masing. Padahal, yang seharusnya mereka perhatikan di masa jabatannya ini adalah kepentingan melayani masyarakat, bukan terjebak pada pesta demokrasi mendatang,” ujarnya.

Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah yang pada Pilgubsu 2018 lalu bersatu dalam nama ERAMAS hingga saat ini masih dituntut untuk menuntaskan seluruh agenda kepemimpinan mereka yang terangkum dalam visi dan misi yang mereka canangkan. Turunan dari visi misi ini menjadi tolok ukur dalam menilai keberhasilan mereka dalam memimpin Sumatera Utara.

“Bermartabat dalam pendidikan, infrastruktur, kesehatan, tata kelola pemerintahan dan daya saing bisa dinilai dari capaian mereka. Angka stunting, angka kemiskinan, angka pengangguran dan lainnya. Mari sama-sama kita lihat, apakah sudah tercapai semua?” ungkapnya.

“Artinya jangan lagi masyarakat yang dipersalahkan karena memilih mereka. Tapi kita juga harus menuntut mereka secara pribadi dalam kapasitasnya selaku Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Sumatera Utara,” pungkasnya.


Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Prabowo Bertemu Wakil Menteri Perang AS Elbrigde Colby, Bahas Apa?

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:22

Aksi Kocak dan Absurd dalam Film Kung Fu Soccer

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:18

KPK Panggil Pejabat Hingga Pegawai Pemkab Langkat

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:05

Polri Klarifikasi Rutan Bareskrim Disebut jadi Sarang Narkoba

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:01

Legislator Nasdem Minta Negara Kasih Insentif ke Ibu Rumah Tangga

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:56

KPK Panggil Direktur Bank DBS Indonesia di Kasus TPPU Andhi Pramono

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:46

Lawyer Sebut Kasus Pelabuhan Tanjung Perak Sarat Kriminalisasi

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:29

UOB Geser Strategi, Fokus Garap Emerging Affluent dan Kebutuhan Nasabah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:26

Golkar Dukung Wakil Kepala Daerah Tak Dipilih Lewat Pilkada

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:22

24 Persen Penduduk Sumbang 56 Persen Konsumsi, Ekonom Soroti Kelas Menengah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:03

Selengkapnya