Berita

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asyari/Net

Politik

Untuk Pulihkan Nama Baik KPU, Hasyim Harus Laporkan Hasnaeni si Wanita Emas

SENIN, 26 DESEMBER 2022 | 17:35 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Permohonan maaf dari Hasnaeni Moein atau Wanita Emas setelah melontarkan tudingan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asyari, tidak serta merta membuat masyarakat iba dan menaruh simpati. Publik justru meminta KPU untuk segera melaporkan pencemaran nama baik yang dilakukan Hasnaeni.

Direktur eksekutif Voxpol Research and Counsultin, Pangi Syarwi Chaniago, bahkan mendesak KPU untuk segera melaporkan pencemaran nama baik yang dilakukan Hasnaeni.

"Harusnya KPU enggak boleh membiarkan, harus dilawan. Ini harusnya kan dicounter jangan dibiarkan kayak gitu. Kalau dibiarkan berarti iya dong. Berarti confirm dan tervalidasi itu,” kata Pangi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (26/12).


"Harusnya ada hak jawab, kemudian dilaporkan pencemaran nama baik terus dipidanakan. Itu kan bisa dipidanakan, itu pencemaran nama baik. Apalagi sudah menyebut nama Hasyim lho, bukan hanya KPU. Itu bisa ranah pidana,” imbuhnya.

Dia juga mendesak Hasyim mengklarifikasi pernyataan Hasnaeni dan melaporkan Wanita Emas ke aparat penegak hukum.

"Hasyim kalau sayang sama KPU dia harus mengklarifikasi, harus mengonfirmasi, harus hak jawab dan itu keberatan gitu lho. Kalau enggak, rusaklah trust KPU ini,” ucapnya.

Jika Hasyim  ingin memulihkan nama baik KPU, maka pilihan satu-satunya adalah membangun kepercayaan publik dengan melaporkan Hasnaeni.

"Kita harus trust building, ini perang opini tidak boleh dibiarkan, harus ada counternya dong. Itu orang sudah mencemarkan nama baik. Ini bukan soal Hasyimnya, ini soal trust kepada KPUnya tidak boleh. Kalau kita enggak bisa percaya KPU kita percaya ke siapa lagi penyelenggara pemilu?” tutupnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya