Berita

Presiden Jokowi/Net

Politik

Kritik Jokowi Larang Politik Masuk Kampus, Rocky Gerung: Bagaimana Pemilu Bisa Bermutu?

MINGGU, 25 DESEMBER 2022 | 22:22 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pemilu 2024 nanti dianggap didesain untuk menghasilkan orang yang tidak berpikir, dan orang yang hanya menagih amplop. Hal itu dikarenakan Presiden Joko Widodo melarang adanya pembahasan politik di kampus, serta larangan berbicara politik di rumah ibadah.

Begitu yang disampaikan oleh pengamat politik Rocky Gerung dalam video yang diunggah di kanal YouTube Indonesia Lawyers Club (ILC) berjudul "Rocky Gerung: Di Kepala Jokowi Politik Identitas Identik Dengan Islam" yang diunggah pada Minggu (25/12).

Rocky mengatakan, Presiden Jokowi dianggap tidak tahu masa lalu dan tidak tahu masa depan. Rocky pun mengulas soal masa depan dan menyoroti pernyataan Presiden Jokowi soal pemilu yang bermutu.


"Bagaimana pemilu bisa bermutu? Ada pertengkaran pikiran di dalam kampanye, itu intinya tuh. Seorang pemimpin, dia harus mampu untuk menghasilkan konsep yang visioner," ujar Rocky seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Minggu malam (25/12).

Konsep visioner kata Rocky, dimungkinkan dihasilkan di perguruan tinggi dengan adanya "pertengkaran" di kampus.

"Tetapi, kata Pak Jokowi, jangan bawa politik ke kampus. Dia nggak ngerti masa depan artinya. Masa depan itu adalah gagasan, pikiran. Kampus dilarang untuk memperdebatkan politik, lalu di mana kualitas perdebatan itu? Nggak ada," kata Rocky.

Selain itu kata Rocky, seseorang tidak cukup hanya dengan intelektualitas, akan tetapi juga harus punya moralitas. Untuk menguji moralitas itu kata Rocky, hanya bisa dilakukan di rumah ibadah.

"Tapi nggak boleh menguji presiden di rumah ibadah. Jadi, Pak Jokowi mau bilang, pemimpin ke depan itu nggak perlu intelektualitas, nggak perlu moralitas, cukup elektabilitas, nah itu urusannya Qodari, survei aja. Jadi, pemimpin kita hasil survei, bukan hasil pertengkaran akademis, bukan hasil morality," jelas Rocky.

Dengan demikian, Rocky menganggap bahwa, pemilu nantinya dipastikan tidak bermutu karena hal tersebut. Apalagi, massa kampanye nantinya hanya sekitar 75 hari, yang membuat setiap partai hanya memiliki waktu 4,5 hari untuk berkampanye.

"Apa yang mau diharapkan dari pertukaran pikiran selama 4,5 hari? Yang diharapkan adalah amplop, rakyat nunggu amplop. Jadi, pemilu ini didesain untuk menghasilkan orang yang tidak berpikir, dan orang yang hanya menagih amplop. Itu intinya," pungkas Rocky.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

UPDATE

SGU Gandeng Poltek SSN Perkuat Pendidikan Siber Keamanan

Rabu, 29 Juli 2026 | 02:09

Jokowi Bohong soal 54 Kali Ajak Makan Siang PKL Solo

Rabu, 29 Juli 2026 | 02:02

Sentralisasi Hambat Otonomi Daerah

Rabu, 29 Juli 2026 | 01:49

Kejagung Periksa Tujuh Saksi Kasus TPPU Febrie, Empat Penyidik Polri

Rabu, 29 Juli 2026 | 01:05

Terungkap Jokowi Ikut Dirikan Gerindra di Solo Jelang Pemilu 2009

Rabu, 29 Juli 2026 | 01:00

Satgas Jaga Jakarta dan FKDM Jangan Loyo Antisipasi Tawuran Warga

Rabu, 29 Juli 2026 | 00:28

Polda Metro Jaya Bongkar Sindikat Pengedar Etomidate

Rabu, 29 Juli 2026 | 00:24

Beredar Hasil Survei 32 Capres 2029

Rabu, 29 Juli 2026 | 00:02

DKPP Putus Perkara Helikopter KPU pada 29 Juli

Selasa, 28 Juli 2026 | 23:23

GOR Ciracas Diserbu 3.190 Pelamar Kerja

Selasa, 28 Juli 2026 | 23:05

Selengkapnya