Berita

Presiden Jokowi/Net

Politik

Kritik Jokowi Larang Politik Masuk Kampus, Rocky Gerung: Bagaimana Pemilu Bisa Bermutu?

MINGGU, 25 DESEMBER 2022 | 22:22 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pemilu 2024 nanti dianggap didesain untuk menghasilkan orang yang tidak berpikir, dan orang yang hanya menagih amplop. Hal itu dikarenakan Presiden Joko Widodo melarang adanya pembahasan politik di kampus, serta larangan berbicara politik di rumah ibadah.

Begitu yang disampaikan oleh pengamat politik Rocky Gerung dalam video yang diunggah di kanal YouTube Indonesia Lawyers Club (ILC) berjudul "Rocky Gerung: Di Kepala Jokowi Politik Identitas Identik Dengan Islam" yang diunggah pada Minggu (25/12).

Rocky mengatakan, Presiden Jokowi dianggap tidak tahu masa lalu dan tidak tahu masa depan. Rocky pun mengulas soal masa depan dan menyoroti pernyataan Presiden Jokowi soal pemilu yang bermutu.


"Bagaimana pemilu bisa bermutu? Ada pertengkaran pikiran di dalam kampanye, itu intinya tuh. Seorang pemimpin, dia harus mampu untuk menghasilkan konsep yang visioner," ujar Rocky seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Minggu malam (25/12).

Konsep visioner kata Rocky, dimungkinkan dihasilkan di perguruan tinggi dengan adanya "pertengkaran" di kampus.

"Tetapi, kata Pak Jokowi, jangan bawa politik ke kampus. Dia nggak ngerti masa depan artinya. Masa depan itu adalah gagasan, pikiran. Kampus dilarang untuk memperdebatkan politik, lalu di mana kualitas perdebatan itu? Nggak ada," kata Rocky.

Selain itu kata Rocky, seseorang tidak cukup hanya dengan intelektualitas, akan tetapi juga harus punya moralitas. Untuk menguji moralitas itu kata Rocky, hanya bisa dilakukan di rumah ibadah.

"Tapi nggak boleh menguji presiden di rumah ibadah. Jadi, Pak Jokowi mau bilang, pemimpin ke depan itu nggak perlu intelektualitas, nggak perlu moralitas, cukup elektabilitas, nah itu urusannya Qodari, survei aja. Jadi, pemimpin kita hasil survei, bukan hasil pertengkaran akademis, bukan hasil morality," jelas Rocky.

Dengan demikian, Rocky menganggap bahwa, pemilu nantinya dipastikan tidak bermutu karena hal tersebut. Apalagi, massa kampanye nantinya hanya sekitar 75 hari, yang membuat setiap partai hanya memiliki waktu 4,5 hari untuk berkampanye.

"Apa yang mau diharapkan dari pertukaran pikiran selama 4,5 hari? Yang diharapkan adalah amplop, rakyat nunggu amplop. Jadi, pemilu ini didesain untuk menghasilkan orang yang tidak berpikir, dan orang yang hanya menagih amplop. Itu intinya," pungkas Rocky.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Kubu Jokowi Babak Belur Hadapi Kasus Ijazah

Kamis, 01 Januari 2026 | 03:29

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Lagi Sakit, Jangan Biarkan Jokowi Terus-terusan Temui Fans

Senin, 12 Januari 2026 | 04:13

Eggi-Damai Dicurigai Bohong soal Bawa Misi TPUA saat Jumpa Jokowi

Senin, 12 Januari 2026 | 04:08

Membongkar Praktik Manipulasi Pegawai Pajak

Senin, 12 Januari 2026 | 03:38

Jokowi Bermanuver Pecah Belah Perjuangan Bongkar Kasus Ijazah

Senin, 12 Januari 2026 | 03:08

Kata Yaqut, Korupsi Adalah Musuh Bersama

Senin, 12 Januari 2026 | 03:04

Sindiran Telak Dokter Tifa Usai Eggi-Damai Datangi Jokowi

Senin, 12 Januari 2026 | 02:35

Jokowi Masih Meninggalkan Jejak Buruk setelah Lengser

Senin, 12 Januari 2026 | 02:15

PDIP Gelar Bimtek DPRD se-Indonesia di Ancol

Senin, 12 Januari 2026 | 02:13

RFCC Complex Perkuat Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 01:37

Awalnya Pertemuan Eggi-Damai dengan Jokowi Diagendakan Rahasia

Senin, 12 Januari 2026 | 01:16

Selengkapnya