Fuad Bawazier: Utang Negara untuk Pembiayaan Rutin Tidak Pernah Terjadi Selama Orde Baru

Utang Indonesia membengkak, Kementerian Keuangan melaporkan bahwa utang Indonesia per 30 November 2022 sudah tembus Rp 7.554,25 triliun. Kemenkeu mengklaim bahwa utang Indonesia masih dalam batas aman dan wajar karena dalam UU 17/2003 batas rasio utang pemerintah yakni 60 persen, sedangkan saat ini masih ada di angka 38,65 persen.

Merespons hal itu, mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier menuturkan pemerintah seharusnya tidak melihat batas aman utang negara dari rationya terhadap PDB yang masih di bawah ketentuan UU yaitu maksimal 60 perseen Produk Domestik Bruto (PDB).

"Tetapi harus dilihat dari kemampuannya membayar kembali baik pokok dan bunganya yang semakin lama semakin besar rationya terhadap penerimaan pajak,” kata Fuad ketika berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (25/12).

Fuad menjelaskan, penggunaan utang yang jor-joran untuk proyek yang tidak jelas belum pernah terjadi pada era orde baru. Ia pun meminta pemerintah disiplin dalam mengelola anggaran negara.

Selain itu, jelas Fuad, penggunaan utang untuk pembiayaan rutin juga tidak sehat.

"Pemerintah juga harus harus disiplin anggaran tidak boleh mencla mencle semaunya misalnya projyek yang tidak direncanakan pakai APBN seperti projek B, lalu dialihkan pakai APBN,” tegasnya.

Selain itu, kata Fuad, surat berharga negara (SBN) yang banyak dibeli oleh bank-bank dalam negeri, menyebabkan bank-bank tidak menyalurkan kredit yang semestinya dan menjadi “malas”.  Apalagi, tambah Fuad bunga utang kita juga relatif tinggi dibandingkan negara-negara lain.  

"Juga amat penting, bahwa banyak projek utang yang mangkrak atau bakal mangkrak,” katanya.

Dia menambahkan utang yang besar saat ini merupakan hasil dari utang bersyarat dari BUMN-BUMN yang gagal bayar dan menjadi beban pemerintah.

"Terakhir, utang kita sebenarnya lebih besar dari yang di umumkan pemerintah yaitu yang disebut contingent liability yang ada pada BUMN-BUMN, yang dijamin resmi maupun tidak resmi oleh pemerintah, yang secara rutin diberi PMN dan toh bila BUMN gagal bayar akan jadi beban Pemerintah juga,” tutupnya.