Berita

Ibnu Syamsu Hidayat saat berbincang dengan mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto (BW)/Repro

Politik

Indikasi Kecurangan Pemilu 2024 Dianggap TMS Seperti saat Pemilu 2019

MINGGU, 25 DESEMBER 2022 | 17:05 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Indikasi kecurangan dalam proses Pemilu 2024 dianggap sama seperti yang terjadi pada Pemilu 2019 lalu yang Terstruktur, Massif dan Sistematis (TMS).

Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum beberapa orang anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah, Ibnu Syamsu Hidayat saat berbincang dengan mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto (BW) dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube Bambang Widjajanto berjudul "KPU Sudah Mengatur Kecurangan?" yang diunggah pada hari ini, Minggu (25/12).

Ibnu mengatakan, bau-bau indikasi Pemilu 2024 tidak bersih sudah tercium. Pihaknya pun sudah membuat laporan dugaan tersebut ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).


Dari kronologis yang disampaikan oleh beberapa anggota KPU daerah kata Ibnu, yang paling dekat terjadinya kecurangan ada pada proses verifikasi faktual.

"Kami duga itu ada pelanggaran etiknya di situ," ujar Ibnu seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Minggu sore (25/12).

Bahkan, Ibnu menyebut bahwa, berdasarkan informasi yang masuk ke pihaknya, dugaan indikasi kecurangan tersebut sangat massif dan sistematis.

"Ketika 2019 Pak BW menerangkan bagaimana TMS itu, terstruktur, massif, dan sistematis itu, menurut kami ini juga terjadi seperti itu dalam proses verifikasi ini," kata Ibnu.

Karena kata Ibnu, dirinya melihat ada sebuah pola yang sudah disusun dengan sangat rapih dari atas sampai ke paling bawah.

"Sehingga ketika kami mencari bagaimana proses intimidasi itu, kalau kita hanya gegabah gitu, dan melihatnya hanya dari sepotong-potong, itu sepertinya tidak terlihat. Tapi kalau pelajari dari dokumen, satu persatu misalkan, pertemuan per pertemuan, itu kontennya sama," pungkas Ibnu.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya