Berita

Ibnu Syamsu Hidayat saat berbincang dengan mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto (BW)/Repro

Politik

Indikasi Kecurangan Pemilu 2024 Dianggap TMS Seperti saat Pemilu 2019

MINGGU, 25 DESEMBER 2022 | 17:05 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Indikasi kecurangan dalam proses Pemilu 2024 dianggap sama seperti yang terjadi pada Pemilu 2019 lalu yang Terstruktur, Massif dan Sistematis (TMS).

Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum beberapa orang anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah, Ibnu Syamsu Hidayat saat berbincang dengan mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto (BW) dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube Bambang Widjajanto berjudul "KPU Sudah Mengatur Kecurangan?" yang diunggah pada hari ini, Minggu (25/12).

Ibnu mengatakan, bau-bau indikasi Pemilu 2024 tidak bersih sudah tercium. Pihaknya pun sudah membuat laporan dugaan tersebut ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).


Dari kronologis yang disampaikan oleh beberapa anggota KPU daerah kata Ibnu, yang paling dekat terjadinya kecurangan ada pada proses verifikasi faktual.

"Kami duga itu ada pelanggaran etiknya di situ," ujar Ibnu seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Minggu sore (25/12).

Bahkan, Ibnu menyebut bahwa, berdasarkan informasi yang masuk ke pihaknya, dugaan indikasi kecurangan tersebut sangat massif dan sistematis.

"Ketika 2019 Pak BW menerangkan bagaimana TMS itu, terstruktur, massif, dan sistematis itu, menurut kami ini juga terjadi seperti itu dalam proses verifikasi ini," kata Ibnu.

Karena kata Ibnu, dirinya melihat ada sebuah pola yang sudah disusun dengan sangat rapih dari atas sampai ke paling bawah.

"Sehingga ketika kami mencari bagaimana proses intimidasi itu, kalau kita hanya gegabah gitu, dan melihatnya hanya dari sepotong-potong, itu sepertinya tidak terlihat. Tapi kalau pelajari dari dokumen, satu persatu misalkan, pertemuan per pertemuan, itu kontennya sama," pungkas Ibnu.

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

OJK Catat Penyaluran Kredit Tembus Rp 8.659 Triliun, Sektor UMKM Mulai Tunjukkan Perbaikan

Rabu, 06 Mei 2026 | 08:14

Trump Mendadak Hentikan Operasi Project Freedom di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:52

Harga Emas Rebound Saat Pasar Pantau Geopolitik dan Data Tenaga Kerja

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:23

Sektor Teknologi Eropa Bangkit dari Keterpurukan, STOXX 600 Menghijau

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:05

Kemenag Fasilitasi Kepindahan Santri Ponpes Ndolo Kusumo

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:45

Dana Wakaf Baitul Asyi untuk Jemaah Haji Aceh Diusulkan Naik

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:32

Rudy Mas’ud di Ujung Tanduk

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:09

Rakyat Antipati dengan PSI

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:38

10 Orang Jadi Korban Penyiraman Air Keras Kurir Ekspedisi

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:19

Kapal Supertanker Iran Masuk RI Bukan Dagang Biasa

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:08

Selengkapnya