Analis politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga/Net
Presiden Joko Widodo tidak memiliki dasar yang kuat untuk melakukan perombakan kabinet saat ini. Setidakya ada dua alasan diutarakan oleh analis politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga.
Pertama, masyarakat biasanya setuju ada reshuffle bila kinerja kabinet rendah. Indikasi itu akan terlihat dari ketidakpuasan masyarakat pada kenerja kabinet.
"Namun indikasi tersebut tidak terlihat dari hasil survei Charta Politica. Hasil surveinya justru 72,9 persen responden menyatakan puas terhadap Pemerintahan Jokowi - Maruf Amin,†kata Jamiluddin kepada wartawan, Minggu (25/12).
Oleh karena itu, kata Jamiluddin, menjadi aneh kalau masyarakat setuju ada reshuffle kabinet sementara mereka puas terhadap pemerintahan Jokowi-Maruf. Kesannya, data hasil survei ini tidak konsisten.
“Jadi, sangat tidak logis melakukan reshuffle kabinet bila mengacu pada hasil survei tersebut. Sebab, hasil survei itu tidak cukup memadai dijadikan dasar mereshuffle kabinet,†ucapnya.
Yang kedua, lanjut Jamiluddin, reshuffle biasanya dilakukan bila kinerja kabinetnya rendah. Bisa juga karena ada kisruh politik yang menyebabkan kepercayaan masyarakat pada kabinet rendah.
Kisruh politik yang menyebabkan pemerintahan Jokowi-Maruf juga tidak terlihat. Sebab stabilitas politik nasional relatif terjaga.
Jamiluddin menambahkan tidak ada dasar yang dapat dijadikan acuan untuk melakukan reshuffle kabinet. Karena itu, bila ada reshuflle bisa jadi bertujuan untuk mendepak menteri dari Nasdem.
"Kalau itu tujuannya, bisa saja ekskalasi suhu politik akan meningkat. Sebab, Nasdem yang merasa berkeringat menjadikan Jokowi presiden, akan gerah karena di depak tanpa dasar,†tutupnya.
Sinyal perombakan kabinet sempat dilempar oleh Presiden Jokowi saat merespon hasol survei Charta Politika yang menyatakan 61 persen responden setuju untuk dilakukan perombakan kabinet.
“Mungkin," kata Jokowi seusai meresmikan Bendungan Ciawi dan Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jumat (23/12).
