Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Utang RI Tembus 7.554 T, Jokowi Dianggap Khianati Perjuangan Soekarno

MINGGU, 25 DESEMBER 2022 | 11:30 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Publik tidak akan segan memberikan gelar kepada Presiden Joko Widodo sebagai "Raja Utang" lantaran utang Indonesia semakin membengkak dan tidak terbentung. Kini angka utang bahkan sudah melebihi 30 persen PDB saat ini.

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam mengatakan, utang yang semakin membengkak membuat publik menganggap bahwa Presiden Jokowi kurang ajar dengan mengkhianati perjuangan Soekarno yang anti imperialisme dan kolonialisme.

"Soekarno sangat jelas menolak adanya dominasi asing di Indonesia, sampai-sampai menyatakan secara terbuka penolakannya terhadap membanjirnya dolar di Indonesia," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (25/12).


Kondisi tersebut kata Saiful, berbeda dengan saat ini, di mana utang pada era pemerintahan Jokowi semakin membengkak, maka hal tersebut sangat bertolak belakang dengan garis perjuangan Soekarno yang anti-asing.

"Tidak hanya itu, jumlah utang yang besar juga dapat dikatakan mengkhianati keinginan dan aspirasi rakyat yang menginginkan adanya utang semakin berkurang bahkan dapat segera diselesaikan," kata Saiful.

Dengan kondisi itu kata akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, maka apabila dihubungkan dengan PDB Indonesia, maka sudah tentu utang per 30 November sebesar Rp 7.554,25 triliun sudah melebihi 30 persen dari PDB saat ini.

"Ini tentu sangat berbahaya bagi bangsa dan negara," tegas Saiful.

Karena kata Saiful, semakin banyaknya utang, maka akan semakin membebani masyarakat yang pada akhirnya harus menanggung bebang utang yang diwariskan oleh pemerintahan Jokowi.

"Dengan kondisi itulah maka bisa jadi publik tidak segan-segan untuk memberikan gelar kepada Jokowi sebagai ‘Raja Utang’ karena nilainya yang terus tidak terbentung bahkan melebihi 30 persen PDB saat ini," pungkas Saiful.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya