Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan/Net
Publik masih memberikan harapan besar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas korupsi di Indonesia. Atas alasan itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bisa dianggap sebagai pemimpin yang pro terhadap musuh KPK usai mengeluarkan pernyataan tangkap tangan bikin negara jelek.
Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam menilai pernyataan Luhut itu tendensius dan terkesan Luhut tidak pro terhadap pemberantasan korupsi.
"Luhut dapat dinilai oleh publik sebagai pemimpin yang pro terhadap koruptor melalui pernyataannya. Karena publik masih besar harapan kepada KPK. Sehingga atas dasar pernyataannya tentu dianggap oleh publik sangat tidak populis," ujar Saiful kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (25/12).
Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini menilai, pernyataan Luhut semakin memperburuk citranya. Apalagi, hal tersebut diungkapkan di depan publik, sehingga dengan pernyataannya publik merasa fungsi Luhut dalam pemerintahan tidak berfungsi dengan maksimal, karena ia masih sebagai menteri, apalagi memiliki pengaruh yang besar, mestinya tidak selayaknya kata-kata yang demikian diumbar kepada publik.
"Atas pernyataan Luhut telah menjatuhkan citra pemerintah di hadapan publik, karena sejatinya pemberantasan korupsi merupakan bagian dari keinginan publik yang terus menjadi perhatian serius oleh masyarakat pada umumnya," pungkas Saiful.