Berita

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie/Net

Politik

Survei Jokowi-Maruf di Atas 70 Persen Bagian Brain Washing, Oligarki Ikut Main?

JUMAT, 23 DESEMBER 2022 | 19:55 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Hasil survei yang mencatat tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin di atas 70 persen patut dipertanyakan kredibilitasnya.

Sebab, ini tidak berpengaruh siginifikan pada elektabilitas partai politik (parpol) yang berkuasa, yakni PDI Perjuangan yang terus tercatat di kisaran 20 persenan.

Hal tersebut merupakan analisis Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (23/12).


"Kalau PDIP juga elektabiltas stagnan ini menjadi pertanyaan terbesar," ujar Jerry.

Salah satu indikator yang menurut Jerry cukup nyata untuk menunjukan tingkat kepuasan pemerintahan Jokowi-Maruf mencapai 70 persen dalam survei terbaru Poltracking tidak masuk akal, adalah sejumlah kebijakan yang tak mendapat dukungan dari masyarakat.

"Kalau saya survei Jokowi saat ini dengan kenaikan BBM dan gas elpiji rencana tahun depan akan naik, dan kita barusan impor 200-400 ribu ton beras dan RUU KHUP yang kontroversial, maka surveinya paling mentok di 50 persen atau di bawah itu," urainya.

Dari segi ekonomi, dilihat doktor komunikasi politik America Global University ini, juga memperlihatkan ketidaksesuaian antara hasil survei Poltracking dengan kenyataan yang ada.

"Dari segi inflasi, kini masih di kisaran 5,42 persen dari sebelumnya 5,71 persen," katanya.

Maka dari itu, Jerry menyimpulkan bahwa survei Poltracking yang mencatat kepuasaan pemerintahan Jokowi-Maruf tinggi merupakan settingan untuk tujuan politik.

"Kenapa di survei terus di atas 70 persen? Ini bagian brain washing publik. Mind set mereka berpikir Jokowi layak diperpanjang masa jabatannya," tuturnya.

"Saya menduga ini survei settingan dan pesanan. Perlu di audit pendana survei seperti ini, apakah oligarki yang bermain?" demikian Jerry menambahkan.

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya