Berita

Susilo Bambang Yudhoyono dengan Joko Widodo dalam satu kesempatan/Net

Politik

Survei Charta Politika, Publik Nilai Pemerintahan Jokowi Lebih Baik Dibanding SBY

KAMIS, 22 DESEMBER 2022 | 16:11 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Lembaga survei Charta Politika merilis hasil survei terbarunya terkait dengan catatan akhir tahun pemerintah. Hasilnya, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya mengakui bahwa survei yang membandingkan kinerja pemerintahan Joko Widodo dengan SBY tidak apple to apple lantaran, SBY telah menyelesaikan masa jabatannya sementara Joko Widodo masih menjalankan pemerintahan.

“Sebetulnya ini tidak bisa apple to apple ya. Karena kecenderungannya sekarang, ada pemerintahan yang masih jalan dan ada pemerintahan yang sudah tidak jalan,” kata Yunarto saat merilis hasil survei secara daring, Kamis (22/12).


Yunarto mengungkap, potret kepuasan publik terhadap kedua pemerintahan ini terutama ketika responden survei membandingkan kemampuan pemerintahan Jokowi dan SBY dalam mengelola krisis ekonomi.

Misalnya, Yunarto menjelaskan, ketika era SBY terjadi krisis finansial di tahun 2008 yang berdampak kepada melemahnya nilai tukar rupiah dari 9.000 menjadi 12.000. Lalu anjloknya IHSG dan babak belurnya sejumlah sektor rill. Meski berhasil diatasi, kata Yunarto, ujian perekonomian di era SBY itu tidak seberat di pemerintahan Jokowi.

Sementara di era Jokowi, kata dia, dihantam badai pandemi Covid-19, dan juga perang antara Ukraina dan Rusia yang memporak-porandakan APBN juga sejumlah komoditi naik hingga menyebabkan resesi dalam dua kuartal berturut-turut di 2020.

Atas dasar itu, kata Yunarto, publik menilai pemerintahan Jokowi jauh lebih baik dibandingkan SBY.

“Kalau kita lihat 47,5 persen menyatakan lebih baik pemerintahan Pak Jokowi dan 40,4 persen menyatakan lebih baik pemerintahan Pak SBY,” tutupnya.

Adapun survei dilakukan pada tanggal 8 hingga 16 Desember 2022, melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Jumlah sampel sebanyak 1.220 responden, yang tersebar di 34 Provinsi.

Sementara metodologi yang digunakan adalah metode acak bertingkat () dengan margin of error ± (2.83 persen) pada tingkat kepercayaan 95 persen.


Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya