Berita

Dunia

Dorong Pembangunan di Wilayah J&K, Pemerintah Gencarkan Program MTMP dan B2V4

KAMIS, 22 DESEMBER 2022 | 12:10 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Dua program pemerintah wilayah persatuan Jammu dan Kashmir (J&K), digadang-gadang  berhasil mendorong pembangunan pesat bagi masyarakat di wilayah tersebut.

Program "My Town My Pride" (MTMP) dan "Back to Village-4" (B2V4), diklaim terbukti menjadi katalis pembangunan J&K dan berorientasi pada penerima yang berbeda.

Menurut data yang dikeluarkan pemerintah J&K, program B2V4 telah membuka peluang wirausaha bagi 21.329 orang dan 277 koperasi juga terdaftar di berbagai bidang seperti unggas, perumahan, transportasi, kesehatan.


Di sektor pertanian, B2V4 telah menerbitkan 14.567 Kartu Kesehatan Tanah serta 5.914 Kartu Kredit Kissan juga diterbitkan.

Di bidang kesehatan, telah diterbitkan 95.959 Kartu Emas PMJAY-SEHAT, sehingga memberikan perlindungan jaminan kesehatan kepada 49.526 keluarga.

Para migran bahkan disebut juga memperoleh banyak manfaat dari program B2V4 dengan 4.063 kartu e-Shram yang diterbitkan.

Digitalisasi dalam  B2V4  juga nampak sekali dengan pengenalan portal Apki Zamin Apki Nigran yang memungkinkan 846 ribu warga mengakses catatan pendapatan mereka dari rumah.

Penerima 5.159 Kartu Disabilitas (UDID) juga telah didigitalkan dan lebih dari 115 ribu e-challan dikeluarkan oleh Departemen Pertambangan dengan kode QR unik yang terintegrasi dengan sistem pembayaran online untuk penjualan dan pembelian mineral melalui antarmuka nol-manual.

Selain itu, program MTMP 2.0 yang baru selesai digelar pada 28 November hingga 6 Desember lalu, diklaim berhasil diikuti oleh 716 ribu orang.

Menurut pemerintah, program penjangkauan publik 'My Town My Pride' memberikan fokus khusus pada generasi wirausaha dan pengembangan keterampilan untuk memberdayakan kaum muda.

Selama MTMP 2.0, sesuai data resmi, sekitar 2.740 izin pedagang kaki lima, 1.144 Kartu Kredit Kisan, 6.251 Kartu Kesehatan Tanah, 38.973 kartu Emas, 40.482 e-challan, 3.402 Kartu e-Shram, 53.923 buku tabungan, 4.680 Kartu Disabilitas telah diterbitkan oleh Departemen terkait.

Sebagai bagian dari program ini, lebih dari 170 pejabat senior pemerintah menjangkau Badan Lokal Perkotaan di J&K, di mana mereka berinteraksi dan memperoleh umpan balik dari akar rumput, untuk menyesuaikan upaya pemerintah dalam meningkatkan penyampaian layanan khusus di wilayah tersebut.

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Senator Apresiasi Program Kolaborasi Bedah Rumah di Jakarta

Selasa, 17 Maret 2026 | 18:32

10 Lokasi Terbaik Nonton Pawai Ogoh-Ogoh Nyepi 2026 di Bali, Catat Tempatnya

Selasa, 17 Maret 2026 | 17:50

UPDATE

Kebijakan WFH Sehari Tunggu Persetujuan Presiden

Kamis, 26 Maret 2026 | 12:03

Tito Pastikan Skema WFH Sehari Tak Hambat Layanan Pemda

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:55

Purbaya Guyur Dana Lagi Rp100 Triliun ke Bank Himbara

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:45

Efisiensi Anggaran Harus Terukur dan Terarah

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:33

Pengamat Soroti Pertemuan Anies, SBY, dan AHY: CLBK Jelang 2029

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:22

Prabowo Tambah 13 Proyek Hilirisasi Bernilai Rp239 Triliun

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:16

Efisiensi Energi Jangan Korbankan Pendidikan lewat Pembelajaran Daring

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:11

Emas Antam Mandek, Buyback Merosot ke Rp2,49 Juta per Gram

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:01

Akreditasi Dapur MBG Jangan Hanya Formalitas

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:00

KSP: Anggaran Pendidikan Tak Dikurangi

Kamis, 26 Maret 2026 | 10:58

Selengkapnya