Berita

Anggota Komisi V DPR RI Sri Rahayu/Net

Politik

Tangani Kecelakaan Kereta di Padalarang, PDIP Desak Pemerintah Bentuk Tim Investigasi

SENIN, 19 DESEMBER 2022 | 18:14 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kecelakaan kereta api yang terjadi di kawasan Padalarang, Bandung telah menelan dua korban WNA China dan empat pekerja yang mengalami luka.

Merespons insiden itu, anggota Komisi V DPR RI Sri Rahayu menuturkan bahwa kereta api merupakan transportasi publik yang diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik. Namun demikian, kecelakaan kereta api yang sering kali terjadi perlu diinvestigasi penyebab kecelakaan tersebut secara komprehensif.

“Oleh karena itu perlu betul-betul di dalam pengelolaan terutama dalam perjalanannya itu timing-timingnya harus betul-betul direncanakan secara clear supaya tidak terjadi kecelakaan tersebut,” kata Sri kepada wartawan, Senin (19/12).


Sri mengatakan bahwa masyarakat punya harapan kereta api Jakarta-Bandung itu kendaraan publik yang paling aman. Jika memang masih ada kecelakaan, maka perlu  ada evalusi kesalahannya di mana.

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini menambahkan bahwa sejumlah moda transportasi darat masih digemari oleh masyarakat. Sehingga pemerintah harus benar-benar memberikan pelayanan terbaik untuk seluruh moda transportasi tidak terkecuali kereta api yang masih banyak diminati rakyat.

"Apalagi ada kejadian-kejadian yang seperti itu harus dicari tahu apa hasil investagasinya kemudian solusinya langkah selanjutnya apa penanganan korbannya seperti apa, memang perlu ditindaklanjuti dan diberikan masukan kepada KCIC,” katanya.

Menurutnya, pemerintah perlu hadir untuk mencari tahu penyebab kecelakaan itu terjadi, dan meminta penanggung jawab jalur kereta api tersebut untuk bertanggung jawab.

“Karena itu milik nya pemerintah tentu siapa pun pengelola yang ditunjuk. Sebagai penanggungjawab tentulah harus bertanggung jawab didasari dari hasil investigasinya seperti apa. Pemerintah harus hadir di situ,” tutupnya.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

UPDATE

Efisiensi Perjalanan Dinas: Luar Negeri 70 Persen, Dalam Negeri 50 Persen

Selasa, 31 Maret 2026 | 22:18

MPR Minta Pemerintah Tarik Pasukan TNI dari Misi UNIFIL

Selasa, 31 Maret 2026 | 22:11

Imparsial: Andrie Yunus Buka Sinyal Gelap Pembela HAM

Selasa, 31 Maret 2026 | 22:05

Tanpa Terminal BBM OTM, Cadangan Pertamax Berkurang Tiga Hari

Selasa, 31 Maret 2026 | 21:53

Kemenkop–KemenPPPA Kolaborasi Perkuat Peran Perempuan Lewat Kopdes

Selasa, 31 Maret 2026 | 21:45

Lippo Cikarang Tegaskan Tidak Terkait Perkara yang Diusut KPK

Selasa, 31 Maret 2026 | 21:35

Membaca Skenario Merancang Operasi Gagal

Selasa, 31 Maret 2026 | 21:28

BSA Logistics Melantai di Bursa Bidik Dana Rp306 Miliar

Selasa, 31 Maret 2026 | 21:18

Jusuf Kalla Bereaksi atas Gugurnya 3 Prajurit TNI di Lebanon

Selasa, 31 Maret 2026 | 21:01

Diaspora RI Antusias Sambut Kedatangan Prabowo di Seoul

Selasa, 31 Maret 2026 | 20:56

Selengkapnya