Teheran: Resolusi PBB tentang HAM di Iran adalah Permainan Politik dan Tanpa Legitimasi

Iran mengutuk resolusi Majelis Umum PBB tentang "Situasi hak asasi manusia di Republik Islam Iran", menyebutnya sebagai ikut campur urusan dalam negeri negara lain dan  tanpa legitimasi.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Nasser Kanaani dalam pernyataannya pada Jumat (16/12) mendesak Barat agar berhenti menyalahgunakan lembaga internasional untuk mencapai tujuan politiknya.

“Kebijakan sinis resolusi ini memanfaatkan organisasi internasional untuk menekan Republik Islam Iran. Ini adalah contoh nyata penyalahgunaan prinsip dan cita-cita hak asasi manusia yang tinggi untuk mencapai tujuan politik oportunistik,” ujar Kanani, seperti dikutip dari Tehran Times.

Resolusi yang diusulkan oleh Kanada dan disetujui oleh 80 suara itu, "mencerminkan duplikasi pembuatnya dan tidak memiliki legitimasi," tegas Kanaani, menambahkan bahwa itu sama saja dengan "perang psikologis" dan "proyek Iranofobia".

Resolusi PBB muncul menyusul aksi protes berbulan-bulan di Iran yang meledak sejak September setelah kematian Mahsa Amini, wanita yang tewas dalam tahanan polisi moral Iran.

Ratusan orang ditangkap dan puluhan lainnya tewas selama aksi protes. Iran bahkan menetapkan hukuman mati terhadap pelaku aksi protes yang menewaskan aparat.

Kanaani kemudian mendesak para sponsor resolusi untuk berhenti mendukung terorisme AS, dengan menyatakan bahwa mereka telah melanggar "semua prinsip dasar hak asasi manusia" di dunia.