Berita

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago/Net

Politik

Soal Isu Tunda Pemilu, Pengamat Duga LaNyalla dan Bamsoet Salahgunakan Kekuasaan Tanpa Batas

KAMIS, 15 DESEMBER 2022 | 01:20 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Wacana untuk mengkaji ulang keberlangsungan pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024 mendatang terus menuai penolakan.

Mencuatnya isu penundaan yang dikemukakan oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dinilai tidak etis karena diduga telah menyalahgunakan wewenang.

"Mereka diduga telah menyalahgunakan kekuasanya tanpa batas setelah melontarkan wacana penundaan Pemilu 2024," kata Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago dalam keterangan tertulis, Rabu (14/12).


Arifki mengaku khawatir dengan adanya narasi penundaan pemilu oleh dua politisi itu akan berpengaruh pada konstituen mereka di daerah pemilihan.

"Sebagai pejabat tinggi negara yang dipilih langsung oleh rakyat di Pemilu 2019, Ketua DPD dan Ketua MPR telah membawa narasi tidak etis. Posisinya sebagai perwakilan rakyat di parlemen tentu mengejutkan rakyat yang telah memilihnya di Pemilu 2019," kata Arifki.

Jangan sampai, lanjut Arifki sebagai orang yang dipilih oleh rakyat di Pemilu 2019, Bamsoet dan LaNyalla terlihat lebih mementingkan elite dari pada menjalankan konstitusi yang marwah sedang ada ditangannya.

"Wacana itu menjadi berbahaya jika keluar dari Ketua DPD dan Ketua MPR. Publik dengan mudah menilai bahwa terjadi dukungan terhadap narasi yang berkembang diluar parlemen oleh pejabat tinggi negara," ujar Arifki.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Kasus Bansos, Kabulog Jateng hingga Pejabat Pemkab Brebes dan Jember Diperiksa KPK

Rabu, 09 September 2026 | 14:28

Purbaya Bakal Tarik Dana Daerah yang Mengendap Rp100 Triliun di Bank

Rabu, 09 September 2026 | 14:26

Rumah Digeledah, Direktur PT CMC Diperiksa KPK Hari Ini

Rabu, 09 September 2026 | 14:06

Rugikan Negara Rp35,7 Miliar, KPK Panggil Direktur PT Brantas Abipraya

Rabu, 09 September 2026 | 13:49

Kata Bonjopi, Persib si Raja Comeback

Rabu, 09 September 2026 | 13:39

Punya 12 Pabrik Sawit, Legislator Nilai Sintang Cocok Jadi Basis Produksi B50

Rabu, 09 September 2026 | 13:29

Pakistan: Serangan Houthi ke Saudi Bisa Aktifkan Pakta Pertahanan Mekkah

Rabu, 09 September 2026 | 13:27

PISA 2025 Tak Banyak Bergerak, Indonesia Sedang Menormalisasi Krisis Pembelajaran

Rabu, 09 September 2026 | 13:02

Penyaluran B50 Tembus 3,4 Juta KL, 94 Persen SPBU Sudah Salurkan Biodiesel

Rabu, 09 September 2026 | 12:47

Tim SAR Diminta Maksimalkan Pencarian Lima Jurnalis Hilang Kontak di Anak Krakatau

Rabu, 09 September 2026 | 12:38

Selengkapnya