Berita

Tokoh Masyarakat Kecamatan Mundu tolak gabung CDOB Cirebon Timur/RMOLJabar

Nusantara

Enggan Ikut Pemekaran Cirebon Timur, 12 Desa di Kecamatan Mundu Berharap Gabung ke Kota Cirebon

RABU, 14 DESEMBER 2022 | 09:34 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Sebanyak 12 Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan 12 Kuwu se-Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, sepakat untuk menolak ikut memperjuangkan pemekaran daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Cirebon Timur.

Ketua Forum Cirebon Timur Mandiri (FCTM), KH. Usamah Mansur mengatakan, pihaknya memahami dan menghormati penolakan dari 12 Ketua BPD dan 12 Kuwu se Kecamatan Mundu.

Kiai Usamah menilai penolakan dari warga Kecamatan Mundu karena mereka merasakan pelayanan dari Pemkab Cirebon tidak sebagus pelayanan yang diberikan Pemerintah Kota Cirebon.


Ia pun mencontohkan, soal kesulitan air yang dihadapi masyarakat Mundu, di mana Pemkab Cirebon terkesan lambat dalam melangkah. Berbeda dengan Pemkot Cirebon yang sangat tanggap dengan kesulitan yang dialami oleh masyarakat Mundu tersebut.

"Jadi wajar jika mereka (Kecamatan Mundu) lebih condong bergabung ke Kota Cirebon," jelasnya, dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

Namun begitu, Kiai Usamah tetap berharap setelah Forum Cirebon Timur Mandiri memberikan pemahaman, bahwa salah satu tujuan Pemekaran Cirebon timur agar tidak ada lagi ketimpangan atau terkesan dianaktirikan.

"Tujuan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Cirebon Timur untuk perubahan ke arah yang lebih baik," tutupnya.

Sementara itu, Kuwu Banjarwangunan Kecamatan Mundu, Sulaeman menyerahkan nasib Kecamatan Mundu kepada pihak Kementerian Dalam Negeri, apakah gabung ke Kota Cirebon atau masih di Kabupaten Cirebon.

"Kami menunggu keputusan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) saja," singkatnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya