Berita

Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar/RMOL

Politik

Irit Biaya, PKB Setuju Usulan Megawati Nomor Urut Parpol Tidak Berubah

RABU, 14 DESEMBER 2022 | 01:59 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Jelang penetapan peserta Pemilu 2024 pada Rabu (14/12), Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar setuju dengan usulan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal tidak perlu ada perubahan nomor urut partai politik peserta pemilu 2024.

Pria yang karib disapa Cak Imin itu berpendapat, usulan Megawati soal penomoran partai tidak berubah dapat mengurangi biaya logistik partai. Apalagi, sampai saat ini PKB masih memiliki banyak alat peraga dengan nomor yang sama dengan Pemilu 2019.

Politisi yang juga Wakil Ketua DPR RI ini memastikan bahwa partai yang ada di DPR sudah bersepakat tidak perlu ada perubahan penomoran urut partai.


"Kemudian dimungkinkan akan ada tambahan partai baru. Kalau di DPR saja sudah sepakat, presiden pasti sepakat. DPR kan sepakat tidak berubah," demikian kata Cak Imin di hadapan wartawan di Komplek parlemen, Selasa (13/12).

Terkait dengan penolakan oleh partai baru, Cak Imin mengatakan bahwa nantinya akan diputuskan oleh paling banyak suara partai.

"Intinya demokrasi itu kemauan bareng-bareng. Saya kira, substansinya supaya irit logistik pemilu. barang yang sudah terlanjur nomor lama dipakai ulang," jelas Cak Imin.

Dalam Perppu 1/2022 tentang Pemilu di pasal 179 partai peserta Pemilu yang saat ini di DPR diberi peluang tetap menggunakan nomor urut partai pada tahun 2019 silam. Meski demikian, Perppu juga mengamanahkan tentang ruang penentuan nomor urut melalui mekanisme pengundian.

Mekanisme penentuan itu nantinya menjadi otoritas KPU bersama partai politik yang ditetapkan sebagai peserta pemilu melalui pleno.

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Perbedaan Perlakuan Tersangka Jadi Ujian Kesetaraan Hukum

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:23

KDKMP Kembalikan Kendali Ekonomi ke Warga Desa

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:19

Jangan Terjebak Angka, Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak ke Masyarakat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:24

Gus Salam: Caketum PBNU Harus Bersaing Secara Sehat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:21

Kuasa Hukum Yaqut Tegaskan Kebijakan Kuota Haji Harus Dinilai Utuh

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:14

Konsolidasi Rakyat untuk Pemerintahan Bersih

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:48

Petani Diminta Jangan Tertipu Konten Pupuk Viral di Medsos

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:23

Menteri Luar Negeri Layak Diganti karena Dicap Tidak Profesional

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:54

InfraNexia jadi Pilar Utama Bisnis Telkom untuk Wholesale Connectivity

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:27

BGN Libatkan Peran Guru Perkuat Pengawasan MBG

Minggu, 09 Agustus 2026 | 04:48

Selengkapnya