Berita

Achmad Nur Hidayat/Net

Publika

Tanggapan Staf Ahli Menkeu Yustinus Prastowo terhadap Bupati Meranti Terlalu Pusat Oriented

SELASA, 13 DESEMBER 2022 | 17:51 WIB | OLEH: ACHMAD NUR HIDAYAT

PERNYATAAN Bupati Meranti Muhammad Adil yang keras menyebut Kementerian Keuangan berisi setan dan iblis  adalah akumulasi dan puncak kekesalan dan kekecewaannya terhadap Kementerian Keuangan yang sudah berkali-kali berupaya ditemuinya tetapi responnya sangat mengecewakan. Dia mengatakan ditemui oleh pejabat yang tidak berkompeten memberikan penjelasan.

Masalah dana bagi hasil daerah yang dipersoalkan Bupati Meranti ini memang amat wajar dan beralasan. Karena menurut data yang dia miliki ketika Konflik Rusia-Ukraina terjadi ada kenaikan harga minyak dunia, di mana minyak dari Meranti dijual dan produksinya pun meningkat sampai 7.000 barel per hari tetapi mengapa bagi hasil yang diterima Meranti justru berkurang.

Penjelasan Yustinus sebagai orang KemenKeu ini terlalu menyederhanakan masalah dan terkesan tidak peka terhadap apa yang terjadi di daerah. Pernyataan nya yang membela Kementerian Keuangan tempat dia bekerja dan meminta Bupati Meranti Muhammad Adil untuk meminta maaf ini terkesan sikap yang arogan dan pusat oriented.


Yustinus yang meminta Muhammad Adil untuk meminta maaf secara terbuka menunjukkan bahwa dirinya sudah menganggap Bupati Meranti itu bersalah sedangkan apa yang dijalankan oleh Kemenkeu sudah benar. Ini adalah sikap yang seakan pusat selalu benar. Dan ketika ada masalah antara pusat dan daerah maka pusat yang benar dan daerah yang salah.

Padahal dari cerita yang disampaikan sang Bupati dirinya sudah berusaha berkali-kali untuk meminta kejelasan terhadap pembagian tersebut. Namun, tidak mendapat respon yang baik dari pihak Kementerian Keuangan.

Sebagai seorang kepala daerah adalah wajar jika dirinya ingin meminta kejelasan terkait Sumber Daya Alam di daerah nya yang di keruk namun hasilnya tidak dinikmati oleh masyarakat Meranti.

Justru dalam hal ini kita menjadi bertanya  kepada Kementerian Keuangan dengan ada nya kenaikan harga minyak dan meningkatnya produksi minyak mengapa pembagian Kabupaten Meranti justru berkurang seperti yang disuarakan Muhammad Adil.   

Dan justru kita menduga ada hal yang ditutupi oleh Kementerian Keuangan dan Pemerintah Pusat terkait hasil dari pendapatan minyak bumi tersebut. Ke mana larinya pendapatan minyak bumi yang besar tersebut mengapa daerah penghasil minyak bumi seperti Kabupaten Meranti ini mengalami kemiskinan ekstrem sementara hasil buminya disedot habis habisan.

Dan jika pusat tidak bisa menjelaskan hal ini secara jelas dan gamblang maka akan muncul Muhamad Adil-Muhammad Adil berikutnya yang berteriak menuntut keadilan daerah dan masyarakatnya. 

Penulis adalah Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya