Berita

Dunia

Serbia Desak Negara-negara UE Tolak Keanggotaan Kosovo

SELASA, 13 DESEMBER 2022 | 06:16 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Serbia mendesak negara-negara anggota UE yang tidak mengakui kemerdekaan Kosovo untuk mencegah Pristina mengajukan permohonan keanggotaan Uni Eropa.

Wakil Perdana Menteri Pertama dan Menteri Luar Negeri Serbia Ivica Dacic mengeluarkan peringatan itu pada Senin (12/12) menyusul ketegangan di perbatasan.

Menurutnya, semua negara anggota UE yang tidak mengakui Kosovo perlu untuk menggugat masalah tersebut tanpa syarat.


Sebelumnya, Presiden Serbia Aleksandar Vucic mengatakan bahwa pada 15 Desember mendatang, Pristina akan secara resmi mengajukan keanggotaan UE, yang artinya itu melanggar Perjanjian Washington.

Vucic mengatakan akan mengirimkan surat pribadi kepada para pemimpin Yunani, Spanyol, Siprus, Rumania, dan Slovakia, negara-negara yang belum mengakui kemerdekaan Kosovo terkait masalah ini dan meminta dukungan mereka untuk mencegahnya.

Presiden Dewan Eropa, Charles Michel, menekankan dalam hal ini bahwa UE akan menilai aplikasi keanggotaan dari Kosovo ketika dokumen tersebut diterima secara resmi dari Pristina.

Di bawah Perjanjian Washington, Pristina setuju untuk tidak mengajukan keanggotaan dalam organisasi internasional mana pun, sementara Serbia setuju untuk menangguhkan upayanya untuk mendorong negara lain mencabut pengakuan atas Kosovo. Pada awal Agustus 2021, parlemen Kosovo menolak resolusi yang mewajibkannya untuk mematuhi Perjanjian Washington.

Kosovo dan Metohija secara sepihak memproklamasikan kemerdekaannya pada Februari 2008, dan selama beberapa tahun terakhir telah secara aktif mencoba untuk bergabung dengan organisasi internasional, termasuk UNESCO dan Interpol.

Lebih dari 60 negara menolak mengakui Kosovo, termasuk Rusia, India dan China, serta lima negara Uni Eropa.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya