Berita

Direktur Eksekutif Mahara Leadership, Iwel Sastra/RMOL

Politik

Narasi Sudah Usang, Mengapa Bamsoet-LaNyalla Suarakan Penundaan Pemilu?

SELASA, 13 DESEMBER 2022 | 05:40 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Narasi sudah usang, pernyataan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti soal pertimbangan ulang pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024 mendatang disayangkan banyak pihak.

Salah satunya, Direktur Eksekutif Mahara Leadership, Iwel Sastra. Ia mengatakan semestinya pria yang karib disapa Bamsoet dan LaNyalla sudah paham bahwa pendapat maupun wacana yang mereka kembangkan di ruang publik pasti dikaitkan dengan lembaga yang mereka pimpin.

Kata Iwel, menjadi berbeda kalau mereka adalah pengamat yang bisa dimaklumi jika menebar wacana yang bisa menimbulkan perdebatan. Ia melihat, Bamsoet seperti menunjukan rasa penasaran terhadap wacana penundaan pemilu yang pernah berkembang namun tidak berhasil.


"Entah kenapa hal ini kemudian diikuti pula oleh LaNyalla? Padahal pada Maret 2022 yang lalu LaNyalla pernah meminta para elit politik menyudahi wacana penundaan pemilu 2024," demikian Iwel dengan ekpresi heran kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin malam (12/1/2).

Dalam pandangan Iwel, ada beberapa argumentasi mengapa pimpinan lembaga tinggu negara tidak pantas memunculkan kembali wacana penundaan pemilu.

Pertama, wacana penundaan Pemilu sudah redup dan sudah basi. Bagi Iwel, memunculkannya kembali wacana itu justru akan menimbulkan tanda tanya dan kecurigaan ada kepentingan dibalik suara itu.

Faktor kedua,  Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi sudah memulai tahapan pemilu dan pilkada serentak 2024 sejak 14 Juni 2022 yang lalu.

Ia menilai, seharusnya sebagai pimpinan lembaga tinggi negara Bambang Soesatyo dan LaNyalla membangun rasa optimis.

"Bahwa pemilu akan berlangsung sesuai jadwal secara demokratis," pungkasnya.

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Perbedaan Perlakuan Tersangka Jadi Ujian Kesetaraan Hukum

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:23

KDKMP Kembalikan Kendali Ekonomi ke Warga Desa

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:19

Jangan Terjebak Angka, Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak ke Masyarakat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:24

Gus Salam: Caketum PBNU Harus Bersaing Secara Sehat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:21

Kuasa Hukum Yaqut Tegaskan Kebijakan Kuota Haji Harus Dinilai Utuh

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:14

Konsolidasi Rakyat untuk Pemerintahan Bersih

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:48

Petani Diminta Jangan Tertipu Konten Pupuk Viral di Medsos

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:23

Menteri Luar Negeri Layak Diganti karena Dicap Tidak Profesional

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:54

InfraNexia jadi Pilar Utama Bisnis Telkom untuk Wholesale Connectivity

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:27

BGN Libatkan Peran Guru Perkuat Pengawasan MBG

Minggu, 09 Agustus 2026 | 04:48

Selengkapnya