Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah/Net

Politik

Pelihara Relawan Politik Bukti Jokowi Punya Orientasi Kekuasaan untuk Tiga Periode Presiden

SELASA, 13 DESEMBER 2022 | 05:23 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Pertemuan dalam skala besar dengan relawan politiknya dipandang sebagai indikasi Presiden Joko Widodo memang ingin menjabat Presiden lebih drai dua periode.

Pandangan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (13/12).

Menurut Dedi, sepanjang Jokowi tidak pernah mengambil sikap atas wacana tiga periode, bahkan sebaliknya, Jokowi hadir dan memberi restu relawan politiknya, termasuk memelihara relawan politik, maka sejauh itu pula wacana tiga periode sedang diupayakan serius.


"Justru itu penanda kuatnya, bahwa Jokowi punya orientasi kekuasaan untuk tiga periode, anomali seorang Presiden punya relawan politik," demikian kata Dedi.

Catatan Dedi, hingga saat ini hampir semua yang menyuarakan tiga periode, baik dengan dalih penambahan durasi kekuasaan hingga amandemen, tidak ada satupun yang ditegur langsung oleh Jokowi. Bahkan kata Dedi, relasi politik para pihak yang menyuarakan penundaan Pemilu 2024 malah justru tetap bersama Jokowi.

Dedi mengingatkan Jokowi, bahwa seorang presiden seharusnya melepaskan diri dari relawan politik. Sebab, relawan itu masuk kategori wilayah politisi dan kader partai.

"Jika presiden memelihara relawan, maka sudah sepatutnya didorong untuk mundur turun tahta," pungkasnya.

Akhir November lalu, Jokowi melakukan pertemuan akbar dengan para relawannya. Tidak tanggung-tanggung, klaim dari panitia pertemuan bertajuk Nusantara Bertsatu itu diperkirakan lebih dari 100 ribu pendukung yang hadir langsung di Stadion Gelora Bung Karno. Mereka menegaskan sikap politik dengan sebutan "Manut Jokowi".

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Perbedaan Perlakuan Tersangka Jadi Ujian Kesetaraan Hukum

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:23

KDKMP Kembalikan Kendali Ekonomi ke Warga Desa

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:19

Jangan Terjebak Angka, Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak ke Masyarakat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:24

Gus Salam: Caketum PBNU Harus Bersaing Secara Sehat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:21

Kuasa Hukum Yaqut Tegaskan Kebijakan Kuota Haji Harus Dinilai Utuh

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:14

Konsolidasi Rakyat untuk Pemerintahan Bersih

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:48

Petani Diminta Jangan Tertipu Konten Pupuk Viral di Medsos

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:23

Menteri Luar Negeri Layak Diganti karena Dicap Tidak Profesional

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:54

InfraNexia jadi Pilar Utama Bisnis Telkom untuk Wholesale Connectivity

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:27

BGN Libatkan Peran Guru Perkuat Pengawasan MBG

Minggu, 09 Agustus 2026 | 04:48

Selengkapnya