Menko Polhukam Mahfud MD/Net
Pers memiliki kedudukan sangat penting dan dibutuhkan dalam menjalankan berbagai tugas sebagai pejabat negara. Demikianlah kedudukan pers di mata Menko Polhukam Mahfu MD.
Mahfud MD menjelaskan bahwa berbagai hal yang diberitakan atau yang dikritik oleh pers, bukan hanya menjadi masukan, tapi menjadi modal dalam merumuskan kebijakan.
Pandangan itu disampaikan Mahfud MD saat didaulat menjadi Keynote Speech dalam diskusi Anugerah Dewan Pers, bertema Jurnalisme Berkualitas untuk Peradaban Bangsa di Bandung, Senin (12/12).
Mahfud menjelaskan bahwa Pers dibutuhkan dalam menjalankan berbagai tugas sehari-hari sebagai pejabat negara. Berbagai masukan, kata Mahfud, tidak hanya menjadi masukan, tapi menjadi modal atau amunisi untuk disampaikan pada rapat-rapat.
"Baik di sidang kabinet, maupun di rapat tingkat menteri atau pejabat utama di kementerian dan lembaga," papar Mahfud.
Mantan Menteri Pertahanan era Presiden Abdurrahman Wahid ini mencontohkan sejumlah kasus yang berhasil ia dorong di pemerintahan atas peran media dan insan pers.
Beberapa kasus itu, kasus amnesti dari presiden untuk Saiful Mahdi di Aceh, kasus Nurhayati pelapor korupsi di Cirebon yang tersangka lalu dibebaskan, kasus AKBP Brotoseno yang kemudian dipecat dari Polri, kasus Sambo, dan beberapa kasus yang menjadi sorotan publik.
Pada momen Anugerah Dewan Pers ini, Mahfud MD berpesan, wartawan sejatinya berkarya, bukan semata bekerja. Dengan berkarya, ada pesan moral yang ingin disampaikan.
Ia pun memberi penekanan tentang karya jurnalistik. Sebab, wartawan atau insan pers sehari-hari sejatinya berkarya, bukan semata bekerja.
"Kata karya menandakan ada nilai yang ingin dicapai, ada pesan moral yang ingin disampaikan. Ini sesuai dengan tema diskusi hari ini, 'Jurnalisme Berkualitas bagi Peradaban Bangsa,' yang juga tema sentral Anugerah Dewan Pers tahun ini," tambah Mahfud.
Lebih jauh Mahfud memaparkan, hal yang paling sering menjadi perhatian para pemerhati atau pemangku kepentingan pers, khususnya yang memiliki keterkaitan dengan pemerintah, adalah soal kebebasan pers.
