Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo/Net
Kembali munculnya wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden harus disikapi lebih serius. Mengingat, wacana tersebut sangat mungkin terjadi apabila partai politik (parpol) merasa gagal mendapatkan calon potensial meskipun sudah membangun koalisi.
Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto mengatakan, kembali munculnya wacana menunda pemilu dengan maksud memperpanjang masa jabatan Joko Widodo mesti disikapi lebih serius.
"Sebab wacana tersebut sangat mungkin terjadi jika konsensus parpol dalam menyikapi Pilpres 2024 tidak mendapatkan frekuensi yang sama, khususnya bagi parpol yang merasa gagal mendapatkan capres potensial, meskipun sudah terbangun koalisi," ujar Satyo kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (12/12).
Satyo menilai, wacana tersebut justru sangat ironi karena disampaikan oleh seorang Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo alias Bamsoet.
"Miris karena kapasitasnya tidak lebih hebat dari seorang pimpinan ormas, seorang Ketua MPR mestinya mampu menjaga dan menjadi benteng dalam menjaga marwah konstitusi negara yang berlandaskan semangat demokrasi," kata Satyo.
Selain itu, Satyo berpendapat, pernyataan Bamsoet jelas memiliki tujuan dan sangat merendahkan martabat institusional MPR RI. Untuk itu, Majelis Kehormatan Dewas (MKD) harusnya bisa bertindak cepat dan mengadili anggotanya yang juga sekaligus Ketua MPR, yakni Bamsoet.
"Tentunya komunitas
civil society dan kekuatan pro-demokrasi akan melakukan perlawanan yang sangat keras, sebab pertimbangannya adalah akan mendistorsi periode transisi demokrasi yang sudah berjalan pasca runtuhnya rezim otoritarian orde baru dan membuat pengalaman traumatic, bahwa rezim otoriter akan muncul kembali jika wacana tersebut benar-benar akan direalisasikan," pungkas Satyo.
