Berita

Militer Pakistan/Net

Dunia

Pasok Nuklir Pakistan dan Senjata Rusia, 24 Perusahaan dan Entitas Masuk Daftar Hitam AS

MINGGU, 11 DESEMBER 2022 | 07:52 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Amerika Serikat (AS) menambahkan 24 perusahaan dan entitas lain ke dalam daftar kontrol ekspor karena mendukung pangkalan industri militer atau pertahanan Rusia, aktivitas nuklir Pakistan, atau untuk memasok perusahaan elektronik Iran.

Departemen Perdagangan AS pada Rabu (7/12) mengatakan penambahan daftar tersebut karena masalah keamanan nasional dan kebijakan luar negeri.

Adapun entitas yang dimaksud berbasis di Latvia, Pakistan, Rusia, Singapura, dan Swiss, seperti dimuat Reuters.


Perusahaan tersebut termasuk Fiber Optic Solutions di Latvia, yang memproduksi giroskop serat optik dan peralatan lainnya, serta AO Kraftway Corporation PSC Rusia, yang menyebut dirinya sebagai salah satu perusahaan IT terbesar Rusia. Perusahaan mengatakan membangun dan menjual berbagai solusi TI, termasuk pembuatan perangkat keras.

Juga dalam daftar adalah Pusat Penelitian Ilmiah AO Rusia untuk Komputasi Elektronik, Fibersense LLC, dan Perusahaan Produksi Ilmiah Optolin, AO PKK Milandr; Milandr EK OOO; Milandr ICC JSC; Milur IS, OOO; (OOO) Kompleks Produksi Mikroelektronik (MPK) Milandr; dan Ruselectronics JSC dan Milur SA yang berbasis di Swiss.

Departemen Perdagangan juga menambahkan empat perusahaan perdagangan dan pemasok di Singapura untuk memasok atau mencoba memasok perusahaan elektronik Iran, Pardazan System Namad Arman (PASNA), yang disetujui oleh Departemen Keuangan AS pada 2018.

Pemerintahan Joe Biden juga menambahkan 10 perusahaan di Pakistan dan UEA yang dikatakan menimbulkan risiko yang tidak dapat diterima dalam menggunakan atau mengalihkan item untuk aktivitas nuklir Pakistan

Amerika Serikat telah menggunakan kontrol ekspor dan daftar entitas untuk menghukum perusahaan atas dukungan mereka terhadap militer Rusia dan untuk mengekang aliran teknologi asing ke Rusia sejak Moskow menginvasi Ukraina pada bulan Februari.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya