Berita

Jurubicara PKS, M. Kolid/Net

Politik

PKS: Tidak Boleh Ada Celah Buka Peluang Menunda Pemilu 2024

SABTU, 10 DESEMBER 2022 | 03:15 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Pernyatan Ketua MPR RI soal wacana penundaan pemilu 2024 direspons oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pernyatan Bamsoet dinilai kurang bijaksana.

Jurubicara PKS, M. Kolid mengatakan bahwa sebagai Ketua MPR RI, Bamsoet harus menjadi the guardian of constitution, penjaga konstitusi. Bagi Kholid, Suara nurani dan akal sehat bangsa harus dijaga oleh MPR RI.

"Tidak boleh ada sedikitpun celah untuk membuka peluang munculnya agenda penundaan pemilu, perpanjangan periode kekuasaan presiden dan wakil presiden, atau isu-isu lain," demikian kata Kholid, Jumat (9/12).


Menurut Kholid, isu seputar perpanjangan masa jabatan dan penundaan Pemilu justru melemahkan komitmen ketaatan  kepada konstitusi, demokrasi dan reformasi.

Ia berharap, pesan politik yang diangkat oleh pimpinan MPR menunjukan sikap negarawan, bukan sikap pragmatis atau oportunis. Dengan demikian, demokrasi kita tetap terawat dan terjaga on the track sesuai cita cita reformasi.

"Solusi menghangatnya suhu politik bukan dengan  penundaan pemilu atau perpanjangan kekuasaan, tapi solusinya adalah politik diarahkan kepada adu gagasan dan kebijakan," pungkas Kholid.

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Perbedaan Perlakuan Tersangka Jadi Ujian Kesetaraan Hukum

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:23

KDKMP Kembalikan Kendali Ekonomi ke Warga Desa

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:19

Jangan Terjebak Angka, Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak ke Masyarakat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:24

Gus Salam: Caketum PBNU Harus Bersaing Secara Sehat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:21

Kuasa Hukum Yaqut Tegaskan Kebijakan Kuota Haji Harus Dinilai Utuh

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:14

Konsolidasi Rakyat untuk Pemerintahan Bersih

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:48

Petani Diminta Jangan Tertipu Konten Pupuk Viral di Medsos

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:23

Menteri Luar Negeri Layak Diganti karena Dicap Tidak Profesional

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:54

InfraNexia jadi Pilar Utama Bisnis Telkom untuk Wholesale Connectivity

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:27

BGN Libatkan Peran Guru Perkuat Pengawasan MBG

Minggu, 09 Agustus 2026 | 04:48

Selengkapnya