Berita

Anggota Fraksi Partai Demokrat Irwan Fecho/Net

Politik

Irwan Fecho: Sebaiknya Para Penghamba Kekuasaan Hentikan Rencana Jahat Gerogoti Demokrasi Indonesia

SABTU, 10 DESEMBER 2022 | 00:49 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Wacana pengkajian ulang Pemilu 2024 yang terlontar dari Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menuai kontroversi di kalangan masyarakat terutama partai politik oposisi.

Wacana penundaan pemilu dan atau penambahan masa jabatan presiden terus bergulir sejak tahun lalu meskipun sudah ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo untuk menyetop isu tersebut.

Anggota Fraksi Partai Demokrat Irwan Fecho menuturkan tak sedikit kelompok masyarakat yang curiga dengan pemerintah yang ingin melakukan upaya sistematis memperpanjang kekuasaan. Caranya dengan menggelontorkan kembali wacana penundaan pemilu 2024 yang sudah disahkan oleh pemerintah, parlemen maupun penyelenggara pemilu.


“Banyak kelompok masyarakat mencurigai adanya upaya sistematis akhir-akhir ini dari elemen-elemen kekuasaan untuk melanjutkan masa jabatan Presiden dengan berupaya menunda pemilu ataupun memperpanjang masa jabatan presiden,” kata Irwan Fecho kepada wartawan, Jumat (9/12).

"Upaya ini jelas sekali sebagai upaya sistematik mengembalikan kekuasaan otoriter. Ini tentu terang-terangan menghianati konsensus reformasi,” tegasnya menambahkan.

Pihaknya meminta agar elite politik berhenti mewacanakan penundaan pemilu atau penambahan masa jabatan presiden dengan alasan apapun lantaran menyalahi amanat konstitusi dalam memenuhi hak demokrasi rakyat.

"Sebaiknya para penghamba kekuasaan menghentikan rencana jahat menggerogoti demokrasi Indonesia tercinta ini," jelas Irwan.

Ia mengimbau seluruh masyarakat agar mengawal Presiden Jokowi mengakhiri kekuasaan dengan soft landing dan meninggalkan legacy demokrasi yang baik dan bisa diteladani pemimpin berikutnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Haji Isam Temui Seskab Teddy, Bahas Investasi Pertambangan hingga Hilirisasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:17

Kolombia Ubah Sikap, Kini Akui Kedaulatan Maroko atas Sahara

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:02

KPK Periksa 2 ASN Pemkot Bengkulu dalam Pengembangan Kasus Suap Rejang Lebong

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:01

Jelang Sidang Tahunan MPR, Pemerintah Matangkan Persiapan Pidato Kenegaraan Prabowo

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:56

Bitcoin Menguat Berkat Derasnya Aliran Dana ETF

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:49

Keamanan Data Pajak Jadi Prioritas Usai Kebakaran Bapenda

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:45

Destry Damayanti Resmi Jadi Calon Tunggal Gubernur BI

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:36

Kejagung Periksa 16 Saksi di Kasus BGN, 10 di Antaranya Direktur Perusahaan

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:32

Greenland Tolak Aktivitas Perusahaan AS di Tengah Ancaman Aneksasi Trump

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:27

Gibran Jadi Presiden Solusi atau Petaka?

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:26

Selengkapnya