Berita

Anggota Fraksi Partai Demokrat Irwan Fecho/Net

Politik

Irwan Fecho: Sebaiknya Para Penghamba Kekuasaan Hentikan Rencana Jahat Gerogoti Demokrasi Indonesia

SABTU, 10 DESEMBER 2022 | 00:49 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Wacana pengkajian ulang Pemilu 2024 yang terlontar dari Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menuai kontroversi di kalangan masyarakat terutama partai politik oposisi.

Wacana penundaan pemilu dan atau penambahan masa jabatan presiden terus bergulir sejak tahun lalu meskipun sudah ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo untuk menyetop isu tersebut.

Anggota Fraksi Partai Demokrat Irwan Fecho menuturkan tak sedikit kelompok masyarakat yang curiga dengan pemerintah yang ingin melakukan upaya sistematis memperpanjang kekuasaan. Caranya dengan menggelontorkan kembali wacana penundaan pemilu 2024 yang sudah disahkan oleh pemerintah, parlemen maupun penyelenggara pemilu.


“Banyak kelompok masyarakat mencurigai adanya upaya sistematis akhir-akhir ini dari elemen-elemen kekuasaan untuk melanjutkan masa jabatan Presiden dengan berupaya menunda pemilu ataupun memperpanjang masa jabatan presiden,” kata Irwan Fecho kepada wartawan, Jumat (9/12).

"Upaya ini jelas sekali sebagai upaya sistematik mengembalikan kekuasaan otoriter. Ini tentu terang-terangan menghianati konsensus reformasi,” tegasnya menambahkan.

Pihaknya meminta agar elite politik berhenti mewacanakan penundaan pemilu atau penambahan masa jabatan presiden dengan alasan apapun lantaran menyalahi amanat konstitusi dalam memenuhi hak demokrasi rakyat.

"Sebaiknya para penghamba kekuasaan menghentikan rencana jahat menggerogoti demokrasi Indonesia tercinta ini," jelas Irwan.

Ia mengimbau seluruh masyarakat agar mengawal Presiden Jokowi mengakhiri kekuasaan dengan soft landing dan meninggalkan legacy demokrasi yang baik dan bisa diteladani pemimpin berikutnya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

MTI: Saatnya Pilih Pemimpin karena Kualitas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 02:29

Korupsi Kredit Perbankan Rp629,8 Miliar Proyek Apartemen Bekasi Diusut

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 02:18

Ketika Hukum Konstitusi Berhadapan dengan Realitas Pertahanan Negara

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 02:01

Kesaktian Nusron Terbukti Lagi, KPK Dibuat Tak Bergigi

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 01:48

Masjid Apung An-Nur di Ancol jadi Landmark Baru di Pesisir Jakarta

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 01:20

Prabowo Pimpin Rapat Kabinet di Istana Bogor

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 01:07

KPK Jangan Gertak Sambal: Segera Jemput Paksa Nusron!

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 00:35

Melampaui Efisiensi, Menemukan Peluang Baru

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 00:20

5 Jurnalis Hilang di Krakatau Dianugerahi Penghargaan Kemanusiaan

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 00:02

Investor Jangan Gampang Panik soal Ancaman MSCI

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:45

Selengkapnya