Berita

Anggota Fraksi Partai Demokrat Irwan Fecho/Net

Politik

Irwan Fecho: Sebaiknya Para Penghamba Kekuasaan Hentikan Rencana Jahat Gerogoti Demokrasi Indonesia

SABTU, 10 DESEMBER 2022 | 00:49 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Wacana pengkajian ulang Pemilu 2024 yang terlontar dari Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menuai kontroversi di kalangan masyarakat terutama partai politik oposisi.

Wacana penundaan pemilu dan atau penambahan masa jabatan presiden terus bergulir sejak tahun lalu meskipun sudah ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo untuk menyetop isu tersebut.

Anggota Fraksi Partai Demokrat Irwan Fecho menuturkan tak sedikit kelompok masyarakat yang curiga dengan pemerintah yang ingin melakukan upaya sistematis memperpanjang kekuasaan. Caranya dengan menggelontorkan kembali wacana penundaan pemilu 2024 yang sudah disahkan oleh pemerintah, parlemen maupun penyelenggara pemilu.


“Banyak kelompok masyarakat mencurigai adanya upaya sistematis akhir-akhir ini dari elemen-elemen kekuasaan untuk melanjutkan masa jabatan Presiden dengan berupaya menunda pemilu ataupun memperpanjang masa jabatan presiden,” kata Irwan Fecho kepada wartawan, Jumat (9/12).

"Upaya ini jelas sekali sebagai upaya sistematik mengembalikan kekuasaan otoriter. Ini tentu terang-terangan menghianati konsensus reformasi,” tegasnya menambahkan.

Pihaknya meminta agar elite politik berhenti mewacanakan penundaan pemilu atau penambahan masa jabatan presiden dengan alasan apapun lantaran menyalahi amanat konstitusi dalam memenuhi hak demokrasi rakyat.

"Sebaiknya para penghamba kekuasaan menghentikan rencana jahat menggerogoti demokrasi Indonesia tercinta ini," jelas Irwan.

Ia mengimbau seluruh masyarakat agar mengawal Presiden Jokowi mengakhiri kekuasaan dengan soft landing dan meninggalkan legacy demokrasi yang baik dan bisa diteladani pemimpin berikutnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

BNN-BNPP Awasi Ketat Jalur Tikus Narkoba di Perbatasan

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:09

Perkuat Keharmonisan di Jakarta Lewat Pesona Bhinneka Tunggal Ika

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:01

Ahmad Doli Kurnia Ditunjuk Jadi Plt Ketua Golkar Sumut

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:47

Ibas: Anak Muda Jangan Gengsi Jadi Petani

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:26

Apel Besar Nelayan Cetak Rekor MURI

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:19

KPK Akui OTT di Kalsel, Enam Orang Dicokok

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:12

Pemerintah Didorong Akhiri Politik Upah Murah

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:00

OTT Jaksa oleh KPK, Kejagung: Masih Koordinasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:53

Tak Puas Gelar Perkara Khusus, Polisi Tantang Roy Suryo Cs Tempuh Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Menkeu Purbaya Bantah Bantuan Bencana Luar Negeri Dikenakan Pajak

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Selengkapnya