Berita

Dr Rizal Ramli dalam acara diskusi di MPR/Repro

Politik

Wacana Penundaan Pemilu 2024 Kembali Muncul, RR: Catat Siapa Anggota MPR dan DPR yang Ingin Kudeta Konstitusi!

JUMAT, 09 DESEMBER 2022 | 14:39 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Saran yang disampaikan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet agar Pemilu 2024 dihitung kembali dengan cepat menuai banyak kritik. Sebab, saran tersebut dinilai melawan konstitusi.

Ekonom senior, Dr Rizal Ramli menilai, usulan tersebut merupakan upaya menunda Pemilu 2024 dan memperpanjang masa jabatan presiden. Oleh karena itu, usulan tersebut merupakan tindakan inkonstitusional. Sebab, konstitusi sudah mengatur masa jabatan presiden maksimal dua periode.

“Upaya ini adalah kudeta konstitusi. Ini merupakan tindakan ilegal. Siapapun yang ikut kegiatan ini artinya melakukan pengkhianatan terhadap konstitusi dan UUD kita,” tegas Rizal Ramli, dalam sebuah diskusi di MRP RI, yang dikutip Redaksi, Jumat (9/12).

Atas dasar itu, Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur tersebut meminta semua pihak untuk mencatat siapa-siapa saja anggota parleman yang kembali mencoba menggulirkan wacana tersebut.  

“Jadi saya minta, aktivis, wartawan, catat siapa anggota MPR DPR yang mau menunggangi rapat MPR untuk memperpanjang Jokowi 3 tahun atau 5 tahun,” tegasnya.

Menurut pria yang akrab disapa RR ini, upaya kudeta konstitusi ini harus benar-benar diwaspadai. Pasalnya, wacana penundaan Pemilu 2024 sudah kesekian kalinya digulirkan oleh pihak-pihak yang ingin melanggengkan kekuasannya.

“Rancangan ini bukan hanya deal-deal politik, sudah ada olinya, olinya itu fulus yang dibagikan oleh oligarki jumlahnya sudah sangat besar. Sederhana, anggota DPR berapa sih yang dibayar? Jadi kita mesti betul-betul awas! Upaya untuk mengapalkan Jokowi ini adalah kudeta konstitusi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet meminta pelaksanaan Pemilu serentak di 2024 harus benar-benar diperhitungkan. Menurutnya, menjelang Pemilu 2024 kerap memunculkan kondisi politik nasional yang panas.

Apalagi, kata dia, proses pemulihan akibat pandemi Covid-19 belum sepenuhnya selesai. Bahkan belakangan ini ditambah banyak terjadi bencana alam.

“Ini jelas harus dihitung betul apakah momentumnya tepat dalam era kita tengah berupaya recovery bersama terhadap situasi ini dan antisipasi, adaptasi dan ancaman global seperti ekonomi, bencana alam dan sebagainya,” kata Bamsoet dalam acara rilis hasil survei Poltracking, Kamis (8/12).

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Legislator PKS Soroti Deindustrialisasi Jadi Mimpi Buruk Industri

Rabu, 20 November 2024 | 13:30

UPDATE

Jokowi Tak Serius Dukung RK-Suswono

Jumat, 29 November 2024 | 08:08

Ferdian Dwi Purwoko Tetap jadi Kesatria

Jumat, 29 November 2024 | 06:52

Pergantian Manajer Bikin Kantong Man United Terkuras Rp430 Miliar

Jumat, 29 November 2024 | 06:36

Perolehan Suara Tak Sesuai Harapan, Andika-Hendi: Kami Mohon Maaf

Jumat, 29 November 2024 | 06:18

Kita Bangsa Dermawan

Jumat, 29 November 2024 | 06:12

Pemerintah Beri Sinyal Lanjutkan Subsidi, Harga EV Diprediksi Tetap Kompetitif

Jumat, 29 November 2024 | 05:59

PDIP Akan Gugat Hasil Pilgub Banten, Tim Andra Soni: Enggak Masalah

Jumat, 29 November 2024 | 05:46

Sejumlah Petahana Tumbang di Pilkada Lampung, Pengamat: Masyarakat Ingin Perubahan

Jumat, 29 November 2024 | 05:31

Tim Hukum Mualem-Dek Fadh Tak Gentar dengan Gugatan Paslon 01

Jumat, 29 November 2024 | 05:15

Partisipasi Pemilih Hanya 55 Persen, KPU Kota Bekasi Dinilai Gagal

Jumat, 29 November 2024 | 04:56

Selengkapnya